PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAM DALAM INDUSTRI PERIKANAN DENGAN PEMBERLAKUAN SISTEM DAN SERTIFIKASI HAM DITINJAU DARI UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS

Skripsi ini membahas mengenai pengadopsian konsep bisnis dan hak asasi manusia yang diatur di dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ke dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana konsep United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights menentukan penerapan hak asasi manusia dalam bisnis dan apakah prinsip-prinsip United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights telah diadopsi dalam ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan, dan apakah Peraturan Menteri Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 telah menjangkau dan Menanggulangi Permasalahan yang terjadi di dalam industri perikanan tangkap. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian penyimpulkan bahwa pengadopsian konsep dari United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ke dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan dilihat dari tiga pilar utama yaitu protect, respect, remedy, yang berguna untuk memastikan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan perikanan, dan Permen KKP 35/2015 sudah secara memadai menajaku setiap masalah yang telah terjadi dalam industri perikanan tangkap karena telah terlihat dalam penerapan HAM, hal ini dapat dilihat dari pemberlakuan Permen KKP 35/2015 yang merupakan pelaksanaan dari kewajiban negara terhadap tugasnya untuk melindungi HAM, melalui Permen KKP 35/2015 juga, perusahaan perikanan diwajibkan untuk melaksanakan penghormatan terhadap HAM, dan baik negara dan perusahaan perikanan memiliki kewajiban untuk memastikan setiap korban yang mengalami pelanggaran HAM memiliki akses terhadap pemulihan HAM mereka.

1.  UEU-Journal-22008-11_1889.pdf - 357 KB

1. PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAM DALAM INDUSTRI PERIKANAN DENGAN PEMBERLAKUAN SISTEM DAN SERTIFIKASI HAM DITINJAU DARI UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS
   https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/31

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN