PENGELOLAAN WAKAF UANG DENGAN CARA INVESTASI PADA SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DALAM SKEMA SUKUK BERBASIS WAKAF (CASH WAQF-LINKED SUKUK) DITINJAU DARI HUKUM WAKAF

Saat ini, kesadaran masyarakat akan kebolehan Wakaf Uang baik yang perpetual maupun temporer masihlah sangat minim. Ditambah lagi permasalahan Nazhir yang belum dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Padahal, terdapat berbagai cara untuk menjadikan wakaf uang menjadi wakaf produktif yang bukan saja mempertahankan nilainya namun mendatangankan keuntungan dengan cara menginvestasikannya. Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Bank Indonesia serta Badan Wakaf Indonesia baru saja menerbitkan model pembiayaan khusus yang dikenal dengan istilah Cash Waqf-Linked Sukuk (CWLS) pada bulan Oktober 2018. CWLS secara sederhana merupakan bentuk pengelolaan wakaf secara produktif dengan cara membeli Sukuk Negara yang diterbitkan melalui private placement oleh Kementerian Keuangan menggunakan dana Wakaf Uang yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia. Tulisan ini akan menjawab permasalahan mengenai legitimasi CWLS dengan menjelaskan keabsahan pemanfaatan wakaf produktif berupa uang baik yang perpetual maupun temporer ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Selain itu, tulisan ini akan menjelaskan struktur CWLS yang sesuai dengan hukum syariah dan hukum positif serta akad-akad yang mengikutinya hingga terbentuk suatu skema yang holistik. Tulisan ini juga akan memberi solusi dengan menjawab permasalahan dan hambatan dalam kurangnya peraturan perundang-undangan terutama dalam hal Wakaf Uang Temporer yang diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara dalam skema CWLS bertentangan dengan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal tersebut mensyaratkan bahwa pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang Temporer oleh Nazhir hanya dapat dilakukan pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang Temporer tersebut. Terakhir, tulisan ini juga akan mendiskusikan kurangnya peraturan perundang-undangan yang ada dalam rangka lebih jauh lagi memperluas partisipasi masyarakat sebagai Wakif melalui Nazhir sebagai investor dalam optimisasi pembiayaan melalui skema CWLS.

1.  UEU-Journal-22014-11_1893.pdf - 539 KB

1. PENGELOLAAN WAKAF UANG DENGAN CARA INVESTASI PADA SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DALAM SKEMA SUKUK BERBASIS WAKAF (CASH WAQF-LINKED SUKUK) DITINJAU DARI HUKUM WAKAF
   https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/35

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN