PENYULUHAN HUKUM MENGENAI HUKUMAN MATI DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, PROPINSI MALUKU UTARA

Kabupaten Halmahera Timur yang berada di Propinsi Maluku Utara, adalah merupakan daerah pecahan atau pemekaran dari Propinsi Maluku pada tahun 1999. Kabupaten Halmahera Timur ini didiami oleh masyarakat suku Tagutil. Masyarakat di Halmahera Timur ini, Sebagian masyarakatnya hidup dari bertani dan berburu di hutan. Pada bulan Maret tahun 2019, terjadi penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Habel Lilinger alias Hambiki alias Niklas Dilingar dan kawan2 (sebanyak 6 orang ) terhadap para korban yaitu Harun Muharam, Halim Difa, Yusuf Halim, Karim Abdul Rahman dan Habibu Salatun, yang mengakibatkan Yusuf Halim, Karim Abdul Rahman dan Habibu Salaton meninggal dunia, sedangkan Halim Difa dan Harus Muharam, menderita luka2. Penganiayaan dan pembunuhan ini dilakukan dengan cara2 yang sangat, keji, sadis, kejam dan tidak berperikemanusiaan yaitu dengan cara melempar menggunakan batu kali, memanah korban, me nusuk dengan tombak, memotong atau membacok korban menggunakan parang di bagian tangan, badan dan wajah korban secara berulangkali, sehingga wajah korban hancur dan sulit dikenali, walaupun korban sudah dalam keadaan tidak berdaya. Perlunya diadakan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat di Halmahera Timur, agar tidak melalukan main hakim sendiri (eigenrichting) yang berakibat meninggalnya korban dan luka2, apalagi negara kita sebagai negara hukum, semua permasalahan didalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum. Apalabgi antara para korban dengan para terdakwa tidak saling mengenal, hanya karena emosi sesaat yang berakibat fatal. Antara para korban dengan para terdakwa masih warga kabupaten Halmahera Timur, hanya berbeda desa saja, para terdakwa dari desa Dodaga, sedangkan para korban dari desa Waci.

1.  UEU-Journal-22510-11_2050.pdf - 562 KB

1. PENYULUHAN HUKUM MENGENAI HUKUMAN MATI DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, PROPINSI MALUKU UTARA
   https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/4787

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN