PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMEGANG HAK MEREK TERHADAP PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK NO 15 TAHUN 2001

Merek yang ditentukan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek bertujuan untuk melindungi pemilik hak atas merek, namun dalam pelaksanaannya belum tercapai secara optimal. Permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam tesis ini adalah : Bagaimana UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek melindungihak-hak pemegang merek. Apa yang menjadiHambatan dalam perlindungan merek sesuai UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek melindungi hak-hak pemegang merek, untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam perlindungan merek sesuai UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek. Teori yang dipakai untuk menunjang analisis penelitian ini adalah : Teori Hak Milik, Teori Pertukaran Sosial. Adapun metode penelitian yang digunakan meliputi penelitian deskriptif analisis yang menguraikan gambaran keadaan atau fakta tentang pelanggaran dibidang merek dengan bertitik tolak pada perundang- undangan, teori-teori dan pendapat ahli. Metode pendekatan yang dipergunakan adalahyuridis normatif yang menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan kepustakaan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dibidang merek. Setelah menguraikan panjang lebar tentang seluk beluk merek, Undang-undang merek dan pelanggaran merek maka didapat kesimpulan bahwa Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 belum optimal untuk mencegah pelanggaram merek karena berbagai hal antara lain: mudahnya pengabulan permohonan pendaftaran merek, juga kesadaran hukum masyarakat tentang pelanggaran merek masih rendah.

1.  UEU-Master-8644-ABstrak.pdf - 210 KB
2.  UEU-Master-8644-COVER.pdf - 190 KB
3.  UEU-Master-8644-Daftar Isi.pdf - 119 KB
4.  UEU-Master-8644-Daftar Pustaka.pdf - 210 KB
5.  UEU-Master-8644-BAB_I.pdf - 355 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN