ANALISIS TENTANG ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN BISNIS INTERNASIONAL STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NO:451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR

Asas merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan tindakan, yang sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan yang memiliki asas mencerminkan �intisari� kebenaran-kebenaran dasar dalam bidang ilmu tersebut. Sehingga asas adalah dasar tapi bukan suatu yang absolut atau mutlak. artinya penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah. Dalam asas itikad baik terkandung suatu kaidah akan kejujuran dari seseorang dalam melakukan suatu hal. Terlebih dalam hal perjanjian jual beli benda bergerak yang seringkali terjadi dalam kalangan masyarakat. Adanya permasalahan mengenai ketidakpastian dalam pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akan itikad baik dalam melakukan jual-beli membuat asas itikad baik ini menjadi akidah yang harus dijelaskan mengenai pokok fungsi dan tujuannya. Sehingga diharapkan kedepannya mampu menunjang sebagai dasar acuan norma-norma serta kaidah-kaidah dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dalam melakukan transaksi jual-beli benda bergerak.

1.  UEU-Master-8608-COVER.pdf - 160 KB
2.  UEU-Master-8608-ABSTRAK.pdf - 76 KB
3.  UEU-Master-8608-DAFTAR ISI.pdf - 152 KB
4.  UEU-Master-8608-Daftar Pustaka.pdf - 164 KB
5.  UEU-Master-8608-KATA PENGANTAR.pdf - 78 KB
6.  UEU-Master-8608-LAMPIRAN.pdf - 10157 KB
7.  UEU-Master-8608-Lembar Pengesahan.pdf - 244 KB
8.  UEU-Master-8608-BAB_I.pdf - 260 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN