ITIKAD BAIK PADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, menyatakan perjanjiaan yang sah harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dalam perjanjian berlaku pada tahap pra perjanjiaan, pelaksanaan dan tahap akhir. Juga berfungsi sebagai penafsiran, penambahan, pembatas dan peniadaan. Dalam prakteknya itikad baik masih bersifat abstrak dan sulit diterapkan dalam kehidupan nyata, terutama dalam melihat suatu perbuatan melawan hukum seseorang. Berdasarkan pandangan para ahli hukum tentang itikad baik kemudian disesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku karena penulisan mengunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka semakin terlihat bagaimana pelaksanaan itikad baik pada perbuatan melawan hukum. Apakah asas itikad baik telah dilaksanakan, bagaimana akibat hukum apabila itikad baik tidak terlaksana dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas itikad buruk pihak lain, maka menganalisa contoh putusan pengadilan (No.10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst) tentang perbuatan melawan hukum PT. Karya Berkah Bersama melawan Siti Hardiyanti Rukhmana.

1.  UEU-Master-8612-abstrak.pdf - 31 KB
2.  UEU-Master-8612-cover.pdf - 31 KB
3.  UEU-Master-8612-daftar isi.pdf - 31 KB
4.  UEU-Master-8612-daftar pustaka.pdf - 665 KB
5.  UEU-Master-8612-lampiran.pdf - 665 KB
6.  UEU-Master-8612-pengesahan.pdf - 3530 KB
7.  UEU-Master-8612-pernyataan.pdf - 4018 KB
8.  UEU-Master-8612-bab1.pdf - 665 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN