IMPLIKASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memangkas habis kewenangan kabupaten dalam bidang pertambangan khususnya penerbitan izin usaha pertambangan (IUP), begitu juga yang terjadi di Kabupaten Bangka dimana mata pencaharian masyarakat Bangka sebagian besar dibidang pertambangan. Setelah berlakunya UU Pemda 2014, dimana kabupaten tidak diberi wewennag lagi menerbitkan IUP lantas dengan diberlakunya UU Pemda ini apakah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif ditambahkan dengan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan Staff Litbang Bappeda Kabupaten Bangka. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan sedangkan data tersier diperoleh artikel di internet. Hasil penelitian: Berlakunya UU no. 23 Tahun 2014 tidak meberi kewenangan lagi kepada Kabupaten dalam bidang pertambangan khususnya dalam menerbitkan IUP, di Kabupaten Bangka sendiri setelah berlakunya UU Pemda memang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat Bangka karena memang sebagian besar mata pencaharian mereka dibidang pertambangan, selain itu tingkat perekonomian di Pulau Bangka juga mengalami penurunan di sektor pertambangan. Saran dalam penelitian ini adalah: Perlu adanya perubahan terbatas pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Pengelolaan sumber daya alam seharusnya dimasukkan menjadi urusan wajib pemerintah propinsi. Hal tersebut dimaksudkan agar pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah propinsi.

1.  UEU-Master-12288-cover.Image.Marked.pdf - 154 KB
2.  UEU-Master-12288-pengesahan.Image.Marked.pdf - 239 KB
3.  UEU-Master-12288-pernyataan.Image.Marked.pdf - 342 KB
4.  UEU-Master-12288-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 289 KB
5.  UEU-Master-12288-abstrak.Image.Marked.pdf - 343 KB
6.  UEU-Master-12288-daftar isi.Image.Marked.pdf - 359 KB
7.  UEU-Master-12288-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 221 KB
8.  UEU-Master-12288-bab1.Image.Marked.pdf - 697 KB

• KEBEBASAN DAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANAGAN MKRI YANG BAERSIFAT ULTRA PETITA
• KEWENANGAN MEMERIKSA DAN MENGADILI DALAM PERKARA PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi Kasus Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi No.231/Pdt.G/2006/PN.Bks, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.63/G/2006/PTUN.Bdg,
• KEWENANGAN DPR-RI DALAM PENGGUNAAN HAK ANGKET MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS BANK CENTURY)
• TINJAUAN ATAS KEWENANGAN PENGUSAHA UNTUK MEMBERHENTIKAN PEKERJA BERDASARKAN 1 ( SATU ) SURAT PERINGATAN ( Tinjauan Atas Putusan Nomor : 194/PHI. G/2011/PN. JKT. PST )
• Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Agung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Studi Kasus : Hakim Agung Achmad Yamani)
• KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO. 10 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004
• AKIBAT HUKUM TINDAKAN ADVOKAT YANG MELAMPAUI KEWENANGANNYA DALAM SURAT KUASA KHUSUS ( STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PERDATA. Nomor : 203/PDT.G/2000/PN.JKT.BAR )
• ANALISIS TIDAK DIBERIKANNYA KEWENANGAN MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• ANALISIS TIDAK DIBERIKANNYA KEWENANGAN MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS TERSANGKA YANG MENINGGAL DU