PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE DAN TAKSI ONLINE DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Ketidakjelasan peraturan yang mengatur mengenai sistem kontrak atau perjanjian kerja pada pengemudi (driver) transportasi online menimbulkan masalah baru di dunia ketenagakerjaan. Ketidakjelasan terhadap kontrak atau perjanjian kerja tersebut menimbulkan beberapa masalah, diantaranya adalah adanya pemutusan kerja sepihak yang dilakukan perusahaan terhadap pengemudinya. Adapun masalah yang ditelitih adalah bagaimana hubungan hukum antara perusahaan penyedia sistem layanan transportasi online dengan pengemudi taksi online dan ojek online dan bagaimana perlindungan hukum pengemudi ojek online dan taksi online ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Jenis datanya adalah, data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalaui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian diketahui belum adan aturan yang jelas yang mengatur mengenai perjanjian atau kontrak kerja antara para pengemudi ojek online dan taksi online dengan perusahaan penyedia jasa layanan transportasi online, hubungan antara pengemudi (driver) dengan pihak perusahaan hanya sebagai mitra kerja saja dan tidak adanya perjanjian yang jelas sehingga menimbulkan ketidakadanya kepastian hukum yang didapat oleh pengemudi (driver) ojek online dan taksi online.

1.  UEU-Master-12362-cover.Image.Marked.pdf - 227 KB
2.  UEU-Master-12362-pengesahan.Image.Marked.pdf - 8880 KB
3.  UEU-Master-12362-pernyataan.Image.Marked.pdf - 12376 KB
4.  UEU-Master-12362-abstrak.Image.Marked.pdf - 237 KB
5.  UEU-Master-12362-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 293 KB
6.  UEU-Master-12362-daftar isi.Image.Marked.pdf - 246 KB
7.  UEU-Master-12362-daftar tabel.Image.Marked.pdf - 232 KB
8.  UEU-Master-12362-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 456 KB
9.  UEU-Master-12362-bab 1.Image.Marked.pdf - 745 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD