KAJIAN HUKUM SISTEM PERTANNGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KORPORASI DALAM KEBIJAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dalam hukum perdata orang perseorangan bukanlah satu-satunya subjek hukum. Hal ini disebabkan masih ada subjek hukum lain yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum sama seperti orang perseorangan, Berdasarkan uraian diatas, maka dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah sistem pemidanaan korporasi sebagai subyek tindak pidana korporasi dalam kebijakan peraturan perundang-undangan Indonesia? 2. Bagamanakah sanksi pidana korporasi terhadap pelaku kejahatan korporasi dalam peraturan perundang-undangan indonesia ?. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang kompleks baik itu dalam perencanaan maupun penyelenggaraannya, oleh karena itu untuk menyikapi masalah mengenai kejahatan korporasi tidak cukup hanya menggunakan hukum pidana saja, tetapi diperlukan suatu pengkajian hukum yang lebih kompherensif berkaitan dengan masalah kejahatan korporasi. Perkembangan pandangan bahwa subjek hukum pidana bukan hanya manusia saja tetapi juga korporasi, telah mengenyampingkan asas universitas delinquere non potest yang selama ini menjadi tameng bagi tidak dapat dipidananya korporasi yang melakukan kejahatan. Tahap-tahap perkembangan korporasi sebgai subyek tindak pidana, yang akhirnya memberikan pengukuhan pada pemidanaan korporasi (tanggungjawab pidana korporasi). Istilah �kebijakan hukum pidana� menurut Barda Nawawi Arief dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah �politik hukum pidana� ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal law policy atau strafrechtspolitiek. Hukum dapat diartikan sebagai suatu gejala masyarakat (social feit) yang mempunyai segi ganda, yakni kaidah/norma dan perilaku (yang unik/khas). Namun dari sisi keilmuan Hukum merupakan obyek dari penelitian berbagai disiplin keilmuan sehingga dikatan bahwa hukum adalah ilmu bersama (rechts is made wetenschap). Berbicara tentang pertanggunjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Bahwa terdapat pola aturan pemidanaan yang berlaku untuk korporasi secara seragam dan konsisten, dimana aturan tersebut dirumuskan dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia.Walaupun didalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya sesuatu perbuatan.Kebanyakan hukum pidana..,Penetapan dan tempat korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia, terdapat dan diatur dalam diluar KUH pidana. Pengaturan sistem pemidanaan korporasi sebagai subyek tindak pidana pada dasarnya dapat digolongkan pada dua kategori pengaturan. Melakukan reformulasi kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

1.  UEU-Master-12377-COVER.Image.Marked.pdf - 222 KB
2.  UEU-Master-12377-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 257 KB
3.  UEU-Master-12377-ABSTRAK .Image.Marked.pdf - 321 KB
4.  UEU-Master-12377-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 205 KB
5.  UEU-Master-12377-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 207 KB
6.  UEU-Master-12377-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 305 KB
7.  UEU-Master-12377-MOTTO.Image.Marked.pdf - 202 KB
8.  UEU-Master-12377-BAB 1.Image.Marked.pdf - 466 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD