KAJIAN HUKUM PERJANJIAN ASURANSI PENGIRIMAN SURAT DAN PAKET DOMESTIK PT. POS INDONESIA (PERSERO) DAN PT. TIKI TANGERANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIA

Dewasa ini, jasa pengangkutan menjadi bagian yang sangat sulit dipisahkan dari dunia perdagangan. Pada dasarnya dalam melaksanakan pengangkutan perusahaan memberikan fasilitas-fasilitas, yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pihak pengguna jasa. Sesuai dengan kesepakatan, apabila sebuah perusahaan telah mengangkut suatu barang maka tanggung jawab atas barang tersebut jatuh kepada pihak perusahan yang mengangkutnya namun, kadangkala terjadi ketidak sesuaian dengan kesepakatan yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan persamaan, dan perbedaan pelaksanaan asuransi pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. TIKI dikaitkan dengan aturan hukum asuransi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini untuk menemuksn perbedaan dan hambatan yang muncul dalam penyelesaian klaim. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris. Untuk mengetahui keadaan yang terjadi didalam praktik, penulis mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu. Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan Perasuransian terjadi dalam pengiriman surat dan paket domestik oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. TIKI. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, dimana pihak ketiga berperan sebagai pihak yang menanggung risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pengiriman surat dan paket domestik diperlukan. Kedua, dalam pelaksanaan asuransi Pengiriman PT.Pos Indonesia (Persero) tidak menggunakan pihak ketiga, lain halnya dengan PT. TIKI yang melibatkan pihak ketiga yaitu PT. Asuransi Ramayana Tbk. Ketiga, Baik pihak PT. Pos Indonesia dan PT. TIKI mengalami kendala yang sama yaitu : (1) Pengguna layanan pengiriman kurang kooperatif dalam menjelaskan mengenai objek yang dikirim; (2) Perusahaan pengiriman tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan, cara menggunakan asuransi terhadap barang kiriman, serta bentuk klaim yang dapat diajukan atas barang kiriman yang diasuransikan. Berdasarkan hasil temuan, pihak pengirim Hendaknya menjelaskan secara jujur mengenai objek yang akan dikirim, Pihak Costumer Service baik PT. Pos Indonesia (persero) dan PT. TIKI harus lebih aktif dalam menyampaikan cara menggunakan asuransi dan cara klaim asuransi. Hal ini dapat memengaruhi lamanya proses klaim sampai dengan proses pembayaran klaim oleh masing-masing perusahaan Pengiriman.

1.  UEU-Master-12379-COVER.Image.Marked.pdf - 135 KB
2.  UEU-Master-12379-PERNYATAAN.Image.Marked.pdf - 126 KB
3.  UEU-Master-12379-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 203 KB
4.  UEU-Master-12379-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 129 KB
5.  UEU-Master-12379-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 153 KB
6.  UEU-Master-12379-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 136 KB
7.  UEU-Master-12379-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 131 KB
8.  UEU-Master-12379-LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 259 KB
9.  UEU-Master-12379-BAB 1.Image.Marked.pdf - 228 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD