PERBANDINGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DAN MALAYSIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK-HAK PEKERJA

Perbandingan hukum (comparative law) merupakan cabang ilmu hukum yang sejajar dengan Sosilogi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, dan Sejarah Hukum. Objek perbandingan hukum itu sendiri adalah substansi hukum dan atau sistem atau lembaga hukum dari dua negara atau lebih. Penelitian ini lebih fokus pada perbandingan aspek ontologis hukum tenaga kerja wanita di Indonesia (Undang-Undang No.13 Tahun 2003) dan di Malaysia (Employment Act No.265, 2006). Selanjutnya, analisis juga dikaitkan dengan bagaimana kedua negara di atas meratifikasi 4 (empat) konvensi International Labour Organization (ILO) tentang tenaga kerja wanita (Konvensi No.100 tahun 1951; Konvensi No.111 tahun 1958; Konvensi No.156 tahun 1981; dan Konvensi No.183 tahun 2000) dalam undang-undang tenaga kerja di tiap-tiap negara. Untuk mempertajam kajian maka hak-hak tenaga kerja wanita ditinjau dari perspektif HAM (UndangUndang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) juga bagian penting yang diperbandingan. Masalah perbedaan sistem hukum di Indonesia (Civil Law System) dan di Malaysia (Common Law System) merupakan hal menarik lainnya untuk dikaji. Secara historis, Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda memiliki sistem hukum (legal system) yang berbeda dengan Malaysia yang merupakan negara jajahan Inggris. Hal ini terimplementasi dalam penegakan hukum terkait masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang lebih menekankan kepastian hukum (Law in books), sementara di Malaysia mengedepankan keadilan (Law in actions). Singkatnya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari undang-undang tenaga kerja dan sistem hukum di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini akan dapat dijadikan rujukan bagi kedua negara tersebut dalam rangka melahirkan atau menyusun undang-undang tenaga kerja yang baru. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal. Kemudian, penulis membandingkan dan menganalisis data-data tersebut secara komprehensif. Pada akhir penelitian, penulis menemukan adanya sejumlah persamaan dan perbedaan, al: i) Pekerja wanita diberikan kebebasan untuk memilih dan bergabung dengan serikat pekerja yang sah; ii) Larangan bekerja pada malam hari kecuali dengan ketentuan tertentu, dan; iii) Jaminan perlindungan perihal hak pekerja wanita (Hak cuti hamil dan melahirkan; Hak cuti tahunan, dan; Hak kesetaraan gender). Penulis berpendapat agar lebih terakomodir dan terlindungi hak-hak pekerja wanita maka perlu penambahan sejumlah pasal baru dalam undang-undang ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan penjelasan komprehensif serta sanksi yang lebih tegas apabila terjadi pelanggaran di lingkungan kerja. Menimbang cakupan penelitian perbandingan hukum sangat luas maka harus ada peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam penelitian perbandingan hukum berikutnya. Dengan kata lain, sebuah penelitian perbandingan hukum khususnya melibatkan dua negara atau lebih tidak akan bisa diselesaikan dengan satu penelitian saja.

1.  UEU-Master-25394-COVER.Image.Marked.pdf - 398 KB
2.  UEU-Master-25394-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 941 KB
3.  UEU-Master-25394-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 925 KB
4.  UEU-Master-25394-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 319 KB
5.  UEU-Master-25394-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 1207 KB
6.  UEU-Master-25394-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 3223 KB
7.  UEU-Master-25394-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 336 KB
8.  UEU-Master-25394-BAB1.Image.Marked.pdf - 420 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN