EMAIL: PASSWORD:
Front Office
UPT. PERPUSTAKAAN
Universitas Esa Unggul


Kampus Emas UEU - Jakarta Barat

Phone : 021-5674223, ext 282
Fax :
E-mail : [email protected]
Website : http://library.esaunggul.ac.id

Support (Customer Service) :
[email protected]








Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:
LIVE SUPPORT


Astrid Chrisafi




! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely
Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

Keyword
Mode
Expanded Search (for Free text search only)
 

UEU » Master Theses » Magister Hukum
Posted by [email protected] at 24/06/2022 10:41:12  •  140 Views


ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 2531K/PID SUS/2018 (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 2531K/PID SUS/2018 )

Created by :
SUKINO ( 20180402043 )



SubjectPERTIMBANGAN
PUTUSAN HAKIM
PERKARA
Alt. Subject CONSIDERATIONS
JUDGE S DECISION
CASE
KeywordPeraturan Tindak Pidana Korupsi Indonesia

Description:

Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu daerah abu-abu dimana kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana,dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi tanggung jawab secara pribadi. penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri/ penyelenggara Negara. Dalam Penulisan Tesis ini digunakan Metode Penelitian, tipe penelitian dari tesis ini adalah penelitian Normatif. Penelitian Hukum Normatif yaitu untuk meneliti asas-asas hukum pidana melalui studi kepustakaan dan yang di gunakan adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan judul Tesis seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan yang akan di telaah dan dikaji. Terdakwa Sebagai Pegawai Negeri Sipil Jabatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah pengunaan wewenang pengadaan barang dan jasa bertumpu pada wewenang,prosedur,substansi. Dengan demikian cacat yuridis menyangkut wewenang, prosedur, substansi tindakan pejabat (PA,KPA,PPK, atau panitia pengadaan) merupakan tanggungjawab jabatan. Tanggung jawab jabatan melahirkan tanggung jawab gugat pemerintah/negara. Sedangkan untuk tanggung jawab pribadi pejabat (PA,KPA,PPK,atau panitia pengadaan) adalah Tindakan Maladministrasi pejabat merupakan tanggung jawab pribadi, tanggung jawab pribadi tanggung jawab pidana. karena yang dapat melakukan penyalahgunaan wewenang hanyalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang di beri wewenang terkait dengan Jabatan atau Kedudukannya dalam pemerintahan. menurut penulis dalam masalah ini atau setidak-tidaknya Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa seharusnya mejelis hakim menyatakan terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana didakwa dalam dakwaan subsidair. Terdakwa Sebagai Pegawai Negeri Sipil Jabatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen adalah pengunaan wewenang pengadaan barang dan jasa bertumpu pada wewenang, prosedur, substansi. Jika Kesalahpahaman memaknai Pasal 2 dan 3 tersebut Menciptakan Ketidakpastian Hukum. Dari 10 (sepuluh) Putusan Pengadilan, Penerapan Penjatuhan pidana Terhadap terdakwa/pelaku seorang pegawai neger sipil yang mempunyai kedudukan atau jabatan dalam pengadaan barang dan jasa selaku Pengguna anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), majelis hakim menjatuhkan pidana Berdasarakan pertimbangan Hukumnya yaitu 6 (enam) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 (unsur Penyalahgunaan wewenang) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disatukan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pidana Penjara 1 (satu) tahun hingga 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan 4 (empat) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 (melawan hukum) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disatukan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primer Pidana penjara 4 (empat) Tahun hingga 5 (lima) tahun dan denda Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Jika dilihat penjatuhan pidana pasal 3 (tiga) relatif lebih ringan sehingga tidak memberikan efek jera seharusnya lebih berat, paling singkat 5 (lima) tahun karena pelaku seorang ASN yang mempunyai jabatan atau kedudukan. pasal 3 seharusnya direvisi pidana penjara menjadi paling singkat 5 (lima) tahun.

Contributor:
  1. Dr. Markoni, S.H., M.H
Date Create:24/06/2022
Type:Text
Format:PDF
Language:Indonesian
Identifier:UEU-Master-20180402043
Collection ID:20180402043


Source :
Master Theses of Law

Relation Collection:
Fakultas Hukum

Coverage :
Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Rights :
@2022 Perpustakaan Universitas Esa Unggul


Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/analisis-pertimbangan-putusan-hakim-dalam-perkara-nomor-2531kpid-sus2018-studi-kasus-putusan-perkara-nomor-2531kpid-sus2018-25790.html




[ Free Download - Free for All ]

  1.  UEU-Master-25790-cover.Image.Marked.pdf - 391 KB
  2.  UEU-Master-25790-pengesahan.Image.Marked.pdf - 186 KB
  3.  UEU-Master-25790-persetujuan.Image.Marked.pdf - 168 KB
  4.  UEU-Master-25790-pernyataan.Image.Marked.pdf - 256 KB
  5.  UEU-Master-25790-abstrak.Image.Marked.pdf - 456 KB
  6.  UEU-Master-25790-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 514 KB
  7.  UEU-Master-25790-daftar isi.Image.Marked.pdf - 521 KB
  8.  UEU-Master-25790-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 461 KB
  9.  UEU-Master-25790-bab 1.Image.Marked.pdf - 809 KB

[ FullText Content - Please, register first ]

  1. UEU-Master-25790-bab 2.Image.Marked.pdf - 830 KB
  2. UEU-Master-25790-bab 3.Image.Marked.pdf - 708 KB
  3. UEU-Master-25790-bab 4.Image.Marked.pdf - 847 KB
  4. UEU-Master-25790-bab 5.Image.Marked.pdf - 526 KB

 10 Similar Document...

     No similar subject found !

 10 Related Document...






HELP US !
You can help us to define the exact keyword for this document by clicking the link below :

Indonesia , Korupsi , Peraturan , Peraturan Tindak Pidana Korupsi Indonesia , Pidana , Tindak



POLLING

Bagaimana pendapat Anda tentang repository kami ?

Bagus Sekali
Baik
Biasa
Jelek
Mengecewakan




55885264


Visitors Today : 1
Total Visitor : 1963258

Hits Today : 23308
Total Hits : 55885264

Visitors Online: 1


Calculated since
16 May 2012

You are connected from 172.17.121.29
using CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)


UEU Digital Repository Feeds


Copyright © UEU Library 2012 - 2022 - All rights reserved.
Dublin Core Metadata Initiative and OpenArchives Compatible
Developed by Hassan