ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 2531K/PID SUS/2018 (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 2531K/PID SUS/2018 )

Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu daerah abu-abu dimana kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana,dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi tanggung jawab secara pribadi. penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri/ penyelenggara Negara. Dalam Penulisan Tesis ini digunakan Metode Penelitian, tipe penelitian dari tesis ini adalah penelitian Normatif. Penelitian Hukum Normatif yaitu untuk meneliti asas-asas hukum pidana melalui studi kepustakaan dan yang di gunakan adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan judul Tesis seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan yang akan di telaah dan dikaji. Terdakwa Sebagai Pegawai Negeri Sipil Jabatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah pengunaan wewenang pengadaan barang dan jasa bertumpu pada wewenang,prosedur,substansi. Dengan demikian cacat yuridis menyangkut wewenang, prosedur, substansi tindakan pejabat (PA,KPA,PPK, atau panitia pengadaan) merupakan tanggungjawab jabatan. Tanggung jawab jabatan melahirkan tanggung jawab gugat pemerintah/negara. Sedangkan untuk tanggung jawab pribadi pejabat (PA,KPA,PPK,atau panitia pengadaan) adalah Tindakan Maladministrasi pejabat merupakan tanggung jawab pribadi, tanggung jawab pribadi tanggung jawab pidana. karena yang dapat melakukan penyalahgunaan wewenang hanyalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang di beri wewenang terkait dengan Jabatan atau Kedudukannya dalam pemerintahan. menurut penulis dalam masalah ini atau setidak-tidaknya Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa seharusnya mejelis hakim menyatakan terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana didakwa dalam dakwaan subsidair. Terdakwa Sebagai Pegawai Negeri Sipil Jabatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen adalah pengunaan wewenang pengadaan barang dan jasa bertumpu pada wewenang, prosedur, substansi. Jika Kesalahpahaman memaknai Pasal 2 dan 3 tersebut Menciptakan Ketidakpastian Hukum. Dari 10 (sepuluh) Putusan Pengadilan, Penerapan Penjatuhan pidana Terhadap terdakwa/pelaku seorang pegawai neger sipil yang mempunyai kedudukan atau jabatan dalam pengadaan barang dan jasa selaku Pengguna anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), majelis hakim menjatuhkan pidana Berdasarakan pertimbangan Hukumnya yaitu 6 (enam) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 (unsur Penyalahgunaan wewenang) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disatukan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pidana Penjara 1 (satu) tahun hingga 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan 4 (empat) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 (melawan hukum) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disatukan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primer Pidana penjara 4 (empat) Tahun hingga 5 (lima) tahun dan denda Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Jika dilihat penjatuhan pidana pasal 3 (tiga) relatif lebih ringan sehingga tidak memberikan efek jera seharusnya lebih berat, paling singkat 5 (lima) tahun karena pelaku seorang ASN yang mempunyai jabatan atau kedudukan. pasal 3 seharusnya direvisi pidana penjara menjadi paling singkat 5 (lima) tahun.

1.  UEU-Master-25790-cover.Image.Marked.pdf - 391 KB
2.  UEU-Master-25790-pengesahan.Image.Marked.pdf - 186 KB
3.  UEU-Master-25790-persetujuan.Image.Marked.pdf - 168 KB
4.  UEU-Master-25790-pernyataan.Image.Marked.pdf - 256 KB
5.  UEU-Master-25790-abstrak.Image.Marked.pdf - 456 KB
6.  UEU-Master-25790-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 514 KB
7.  UEU-Master-25790-daftar isi.Image.Marked.pdf - 521 KB
8.  UEU-Master-25790-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 461 KB
9.  UEU-Master-25790-bab 1.Image.Marked.pdf - 809 KB

• PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 274 K/PID.SUS/2017)
• ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 2531K/PID SUS/2018 (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 2531K/PID SUS/2018 )
• DWANGSOM SEBAGAI UPAYA PAKSA PUTUSAN HAKIM
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 112 UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 127 UU NO 35 TAHUN 2009 TERKAIT KETENTUAN REHABILITASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1928/PID.SUS/2020/PN.TNG
• UPAYA MEMINIMALISIR DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
• ANALISIS YURIDIS PERKARA PIDANA MONEY LAUNDERING (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 741/PID.B/2014/PN.BKS)