KEWENANGAN PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG KOSONG SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Posisi wakil kepala daerah sangatlah strategis kalau dilihat dari tugas dan fungsi kepala daerah yang begitu besar, peran dan fungsi wakil kepala daerah sangat penting dalam pemerintahan lokal. Tentu dalam melaksanakan tugas dan fungsi seorang kepala daerah yang memimpin di tingkat provinsi dan sekaligus pula sebagai wakil pemerintah di tingkat provinsi, keberadaan wakil kepala daerah sangat diperlukan dan sangat urgent dengan melihat tugas dan fungsi kepala daerah. Sehingga jika terjadi kekosongan kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, maka jabatan tersebut harus segara diisi. Pengisian jabatan tersebut tentunya harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pengisian jabatan kepala daerah sekarang dilakukan berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang dalam ketentuannya Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih langsung oleh rakyat, begitu juga dengan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dipilih langsung oleh rakyat. Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertugas membantu Presiden dalam menjalankan tugas dibidang pemerintahan dalam negeri.

1.  UEU-Master-22268-COVER.Image.Marked.pdf - 182 KB
2.  UEU-Master-22268-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 184 KB
3.  UEU-Master-22268-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 179 KB
4.  UEU-Master-22268-HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.Image.Marked.pdf - 209 KB
5.  UEU-Master-22268-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 155 KB
6.  UEU-Master-22268-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 216 KB
7.  UEU-Master-22268-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 324 KB
8.  UEU-Master-22268-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 284 KB
9.  UEU-Master-22268-BAB1.Image.Marked.pdf - 354 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN