PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI YANG TIDAK MENDAPATKAN UANG PESANGON BERDASARKAN PASAL 156 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 122/PDT.SUS-PHI/2020/PN.BDG)

Secara filosofis yuridis kedudukan pekerja tidak setara dengan pengusaha, karena ada hubungan diperatas atau hubungan subordinasi, sehingga kedudukan pengusaha selalu berada diatas pekerja. Demikian juga pengusaha dalam memerintah tidak boleh semena-mena, tetapi harus seirama dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahkan harus sesuai dengan keadaan sarana-sarana pendukungnya Penelitian ini menggunakan metode normative empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini seharusnya pihak perusahaan tersebut seharusnya memberikan atau membayarkan uang pesangon bagi pekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Apalagi kalau pihak pekerja mengundurkan diri akibat di demosi oleh pihak perusahaan dengan alasan yang tidak jelas. Dengan Pertimbangan Hakim atau Ratio Decidendi dapat menciptakan kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum dan terjaminnya keadilan bagi para pihak yang berperkara. Saran yang penulis berikan dalam persoalan ini adalah perusahaan tidak boleh asal atau sembarangan untuk mendemosi karyawannya, bila tidak ada alasan yang mendasar. Karena jika dilihat dari kasus yang penulis angkat, karyawan di demosi oleh perusahaan dengan alasan yang tidak jelas dan memang tidak terbukti kalau si karyawannya berbuat seperti apa yang diterangkan. Dalam memutus perkara Hakim harus lebih tegas dan adil dalam memberikan dan menjatuhkan hukuman agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam memutus perkara juga Hakim harus bisa bersikap netral tidak memihak pada pihak manapun, agar bisa tercipta putusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak.

1.  UEU-Master-38995-COVER.Image.Marked.pdf - 191 KB
2.  UEU-Master-38995-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 389 KB
3.  UEU-Master-38995-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 479 KB
4.  UEU-Master-38995-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 191 KB
5.  UEU-Master-38995-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 190 KB
6.  UEU-Master-38995-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 201 KB
7.  UEU-Master-38995-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 267 KB
8.  UEU-Master-38995-BAB1.Image.Marked.pdf - 617 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN