THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN REFORMING THE INDONESIAN STATE SYSTEM

The amendment ofthe 1945 Constitution since the reformation has encouraged the establishment of a more democratic constitutional structure. These changes create state institutional structuresthat are in an equal position to checks and balances. One of the new state institutions established to strengthen the legal and democratic institutions in the Indonesian constitutional structure is the Constitutional Court, as one of the judicial institutions with the judicial power. The changes also confirm that judicial power is an independent power to conduct justice in order to uphold law and justice. This paper will discuss how the Constitutional Court as a state institution performs its constitutional function and role through its decisions which can influence and color the legal and constitutional reforms in Indonesia. The research method used in this study is the normative juridical method. The results showed that the verdict is the Crown of the judiciary; therefore, the achievements and role of the Constitutional Court as a judicial institution in coloring legal and constitutional reforms in the homeland are reflected in its decisions, for example: decisions to recognize simultaneous elections; political rights forthe former members of PKI; recall rights of political parties; the use of KTP for voters unregistered in DPT; cancellation of regional regulations becomes the authority of the supreme court; 20% of the education budget allocation; individual candidates in the elections; religion or indigenous faithcolumn in KTP; women can run for Governor or Vice ofGovernor; DPD members may not come from political party administrators.

1.  UEU-Proceeding-22241-14_0093.pdf - 488 KB

1. THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN REFORMING THE INDONESIAN STATE SYSTEM
   https://www.scitepress.org/Papers/2018/99502/99502.pdf

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN