ANALISA TERHADAP UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI

Dalam kehidupan manusia tidak akan dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang berhubungan dan agar mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Suatu Hal tersebut merupakan bisa dijadikan obyek sengketa, dimana obyek sengketa tersebut yang ada di dalam hukum perdata dikelompokkan menjadi dua, yakni Wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum memiliki pengertiaan yang berbeda, tulisan ini lebih mengarah kepada Perbuatan Melawan Hukum. Pada awalnya dalam terminologi Perbuatan Melawan Hukum hanya mengandung pengertian yang sempit, dimana hal tersebut terpengaruh oleh ajaran legisme yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Dengan bergulirnya waktu diawali putusan Hoge Raad di Belanda maka suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) dalam pengertiannya sama dengan perbuatan melawan undang-undang (onwetmatige daad). Adapun permasalahan yang ada dalam tulisan ini adalah Apakah putusan arbitrase dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat jika putusan tersebut mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat digunakan sebagai fundamentum petendi pengadilan negeri dalam menerima gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terikat perjanjian arbitrase. Adapun metode penelitian yang digunakan normatif dengan tipe penelitian Pendekatan Undang-Undang ( Statute approach ) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Terkait Putusan perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst yang isi nya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan ( PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula seperti sebelum dilakukannya serta adanya ganti rugi yang benar-benar nyata telah diderita oleh pihak yang dirugikan. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 680.250.000.000,(enam ratus delapan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 KUHPer mengatur tentang suatu perjanjian harus didasarkan atas asas itikad baik. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan. Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memang tidak mengatur alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, yang perlu dipahami disini adalah ketentuan tidak diatur disini bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum dasar yang berlaku secara universal tidak dilarang berarti boleh, bukan sebaliknya. Beradasarkan ketentuan Pasal 643 Rv ( Reglement op de Rechtvordering ) ada sepuluh alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase dan dapat dijadikan fundamentum petendi dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri disamping atas pembatalan putusan arbitrase. Pengadilan menganggap memiliki wewenang untuk menangani perkara dengan pokok gugatan seperti yang telah ditentukan.

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN