TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN PENGURUS PERBANKAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA HUKUM PERBANKAN

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Berlakunya Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memuat ancaman pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana,ternyata belum mampu meredam kejahatan perbankan. Semakin canggihnya sarana dan prasarana perbankan, ternyata diimbangi pula oleh jenis-jenis kejahatan yang semakin canggih pula. Dalam perkembangan, tindak pidana dibidang perbankan mengalami berbagai kemajuan, baik dari modus operandi maupun modus vivendinya. Kejahatan perbankan tidak hanya dilakukan dengan merampok bank dengan kekerasan seperti yang umum dikenal melainkan juga berkembang dalam bentuk dan cara yang lebih canggih (sophisticated), contohnya dengan jalan apa yang disebut sebagai �Kejahatan Berdasi�. Demikian skripsi ini penulis buat dengan judul � Tinjauan Yuridis Perbuatan Pengurus Perbankan Yang Berakibat Terjadinya Penyimpangan Tindak Pidana Hukum Perbankan ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.2152/Pid.sus/2008 ) �. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian normatif . Metode penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan dan peraturan yang berlaku, atau dapat juga disebut penelitian hukum doktriner atau studi dokumen. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu : Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan sangsi hukum terhadap tindakan pengurus perbankan yang mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana terkait dengan kegiatan pengelolaan keuangan dan Bagaimana Analisa yuridis Putusan Makhamah Agung No.2152/Pid.sus/2008 apabila dikaitkan dengan prinsip keadilan dan intergritas pengurus perbankan. Kesimpulan dalam kasus ini adalah Pada kasus ini kegiatan Komisaris dan Direksi yang bersamasama melakukan pencatatan palsu kepada bank indonesia tersebut meupakan penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Penerapan sanksi hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam kasus BPR Citraloka Dana Mandiri adalah diputuskan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (c) UU RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Putusan Pengadilan Tinggi tersebut kurang memenuhi prinsip unsur keadilan dan Tindakan pengurus dalam halnya komisaris suatu perbankan hanya bertugas mengawasi atas kebijakan direksi dan memberi nasihat kepada direksi yang mana di atur dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Apabila komisaris ikut andil dalam hal pengelolaan perusahaan itu merupakan tindakan yang menyimpang dari tugas pokok komisaris yang berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

1.  UEU-Undergraduate-732-COVER.pdf - 19 KB
2.  UEU-Undergraduate-732-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 1316 KB
3.  UEU-Undergraduate-732-LEMBAR PERNYATAAN.pdf - 1232 KB
4.  UEU-Undergraduate-732-KATA PENGANTAR.pdf - 42 KB
5.  UEU-Undergraduate-732-DAFTAR ISI.pdf - 39 KB
6.  UEU-Undergraduate-732-ABSTRAK.pdf - 39 KB
7.  UEU-Undergraduate-732-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 18 KB
8.  UEU-Undergraduate-732-HALAMAN PERSEMBAHAN.pdf - 41 KB
9.  UEU-Undergraduate-732-HALAMAN PERSETUJUAN.pdf - 51 KB
10.  UEU-Undergraduate-732-BAB1.pdf - 1212 KB

• TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN PENGURUS PERBANKAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA HUKUM PERBANKAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH PERSEROAN TERBATAS LISTING DI PASAR MODAL
• PERLINDUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS KETENTUAN PERMODALAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS
• PERLINDUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS KETENTUAN PERMODALAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS (PT)
• HUKUM TENTANG LARANGAN ORANG ASING MENJADI ORGAN PENGAWAS DALAM PERSEROAN TERBATAS
• PERLINDUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS KETENTUAN PERMODALAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS (PT)