HUKUM TENTANG LARANGAN ORANG ASING MENJADI ORGAN PENGAWAS DALAM PERSEROAN TERBATAS

Tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia, yang kemudian di dalam penerapannya diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Menurut Peraturan Menteri tersebut, orang asing dilarang menjabat sebagai komisaris dalam perusahaan dengan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menganalisa apakah orang asing diperbolehkan untuk menjabat sebagai Komisaris di dalam Perseroan Terbatas? Dan mengapa orang asing dilarang menjabat sebagai Komisaris dalam perusahaan PMDN? Metode penulisan yang dipergunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hasil penelusuran penulis diketahui bahwa dalam rangka menarik investasi asing, maka secara prinsip orang asing diperbolehkan untuk menjabat sebagai Komisaris Perseroan Terbatas selama memenuhi persyaratan formil yang ditetapkan oleh Pemerintah, akan tetapi untuk perusahaan PMDN dimana seluruh permodalannya berasal dari dalam negeri, Pemerintah tidak memperbolehkan adanya Komisaris asing, karena belum dapat dikategorikan sebagai pekerjaan dengan keahlian khusus. Saran penulis Pemerintah sebaiknya mengantisipasi perkembangan dunia usaha dan kebutuhan Komisaris asing dalam perusahaan PMDN, dengan tetap memperhatikan pekerja lokal, sehingga tujuan untuk memajukan ekonomi lokal dapat tercapai dengan adanya kontribusi dari pihak asing.

1.  UEU-Undergraduate-24978-COVER.Image.Marked.pdf - 598 KB
2.  UEU-Undergraduate-24978-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 367 KB
3.  UEU-Undergraduate-24978-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 348 KB
4.  UEU-Undergraduate-24978-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 479 KB
5.  UEU-Undergraduate-24978-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 425 KB
6.  UEU-Undergraduate-24978-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 208 KB
7.  UEU-Undergraduate-24978-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 281 KB
8.  UEU-Undergraduate-24978-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 213 KB
9.  UEU-Undergraduate-24978-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 123 KB
10.  UEU-Undergraduate-24978-BAB1.Image.Marked.pdf - 230 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN