ASPEK HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Allah S.W.T., yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Namun, sekarang banyak anak yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya tindak pidana perkosaan. Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan, dampak berlakunya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak pada kasus perkosaan terhadap anak dan kendala- kendala yang ditemukan dalam pemberian perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana perkosaan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode hukum normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa : perlindungan yang diberikan selain mengacu pada Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, juga mengacu kepada peraturan perundang � undangan yang erat kaitannya dengan anak. Dampak berlakunya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak terhadap anak korban perkosaan, yaitu dampak positifnya, memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak, yaitu pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 300.000.000,00, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat 2 , terbentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, undang- undang ini memberikan peran serta masyarakat guna memberikan perlindungan terhadap anak. Dampak negatifnya tidak ada mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban perkosaan. Kendala yang ditemukan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan adalah dalam hal pemeriksaan guna mengambil keterangan dari korban mengenai perkosaan yang dialaminya, karena terganggunya psikologis dan trauma dari korban. Sehingga korban sulit memberikan keterangan dan sulit mengingat kembali peristiwa yang dialaminya. Untuk perbaikan kedepan maka diperlukannnya adanya lembaga khusus yang menangani kasus tindak pidana perkosaan khususnya terhadap anak-anak, dan lembaga yang telah ada, seperti LPSK lebih memperhatikan lagi terhadap korban tindak pidana, khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Diharapakan peran semua pihak antara lain pemerintah, masyarakat dan orang tua untuk melindungi anak dari korban tindak pidana khususnya tindak pidana seksual.

1.  UEU-Undergraduate-8842-ABSTRAK.pdf - 35 KB
2.  UEU-Undergraduate-8842-COVER.pdf - 1225 KB
3.  UEU-Undergraduate-8842-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 41 KB
4.  UEU-Undergraduate-8842-BAB_I.pdf - 136 KB

• EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN DI KECAMATAN BOGOR UTARA

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN