ANALISA ATAS PUTUSAN HAKIM DALAM MERUBAH STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU SERTA SIASAT PENGUSAHA MEMBAGI MASA WAKTU KERJA

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dalam melaksanakan hubungan kerja terkadang terjadi perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Perselisihan yang terjadi antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam hubungan kerja dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Negara telah mengupayakan semaksimal mungkin payung hukum bagi pekerja/buruh maupun pengusaha dalam mewujudkan hubungan kerja yang baik, dan bahwa dalam pelaksanaannya tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam membangun hubungan kerja yang baik tersebut sebagai wujud pembangunan nasional. Bahwa negara dalam hal ini memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.Perjanjian kerja menurut undang-undangketenagakerjaan adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha dan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban pekerja/buruh, serta hak dan kewajiban pengusaha/majikan. Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja tidak tetap, dengan status pekerjanya adalah pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak. Sedangkan untuk perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak tertentu biasanya disebut perjanjian kerja tetap dan status pekerjanya adalah pekerja tetap (PKWTT). Skripsi ini dibuat untuk mengetahui ketepatan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perubahan status karyawan dari PKWT menjadi PKWTT yang tercantum dalam putusan dan untuk mengetahui alasan Pengusaha dalam membuat skema PKWT dengan mengubah membuat ide waktu kontrak kerja. Dalam skripsi ini Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan cara menganalisis bahan pustaka yang ada untuk kemudian pengimplementasikan dalam putusan. Pembahasan yang ditampilkan dalam Skripsi ini terkait Perjanjian Kerja antara lain penjelasan terkait definisi PKWT dan PKWTT itu sendiri serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Dalam putusan ini, Penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan telah memenuhi asas keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, Penulis memberikan saran bahwa dalam hubungan kerja antara Pekerja maupun Pemberi Kerja haruslah tercipta hubungan kerja yang harmonis dan memberikan kenyamanan bagi masing-masing pihak dengan saling memenuhi hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

1.  UEU-Undergraduate-10071-cover.Image.Marked.pdf - 282 KB
2.  UEU-Undergraduate-10071-pengesahan.Image.Marked.pdf - 268 KB
3.  UEU-Undergraduate-10071-pernyataan.Image.Marked.pdf - 229 KB
4.  UEU-Undergraduate-10071-persetujuan.Image.Marked.pdf - 202 KB
5.  UEU-Undergraduate-10071-publikasi.Image.Marked.pdf - 314 KB
6.  UEU-Undergraduate-10071-abstrak.Image.Marked.pdf - 212 KB
7.  UEU-Undergraduate-10071-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 294 KB
8.  UEU-Undergraduate-10071-daftar isi.Image.Marked.pdf - 223 KB
9.  UEU-Undergraduate-10071-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 289 KB
10.  UEU-Undergraduate-10071-bab1.Image.Marked.pdf - 476 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN