ANALISA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PIMPINAN KPK OLEH PRESIDEN DALAM PASAL 32 AYAT 2 UU NO 30 TAHUN 2002 BERDASARKAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE

Dalam penelitian ini, penulis ingin menjelaskan mengenai analisa pemberhentian sementara pimpinan kpk oleh presiden dalam pasal 32 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2002 berdasarkan asas equality before the law dan asas presumption of innocence. Seperti yang kita ketahui bahwa pimpinan KPK telah diberhentikan sementara oleh presiden karena statusnya sebagai tersangka,seseorang yang statusnya sebagai tersangka belum bisa dijadikan terpidana sebelum adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam hal ini penulis ingin memberikan jawaban tentang pemberhentian sementara yang dilakukan oleh presiden yang terdapat dalam pasal 32 ayat (2) dan ayat (3). Kemudian penulis ingin menerangkan tentang tersangka,asas equality before the law,asas presumption of innocence dan juga menjelaskan tentang kepastian hukum,keadilan dan kemanfaatan hukum bagi tersangka yang terdapat dari beberapa sumber,serta teori-teori yang terdapat dari beberapa sumber. Dalam penulisan ini dimaksud agar pembaca mengerti maksud dari pemberhentian sementara pimpinan KPK oleh presiden karna statusnya sebagai tersangka. Karena dalam penulisan ini bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan yang ada didalam rumusan masalah .

1.  UEU-Undergraduate-7888-COVER.pdf - 18 KB
2.  UEU-Undergraduate-7888-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 109 KB
3.  UEU-Undergraduate-7888-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 103 KB
4.  UEU-Undergraduate-7888-SURAT PERNYATAAN.pdf - 106 KB
5.  UEU-Undergraduate-7888-KATA PENGANTAR.pdf - 14 KB
6.  UEU-Undergraduate-7888-ABSTRAK.pdf - 11 KB
7.  UEU-Undergraduate-7888-DAFTAR ISI.pdf - 10 KB
8.  UEU-Undergraduate-7888-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 25 KB
9.  UEU-Undergraduate-7888-BABI.pdf - 66 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN