TINJAUAN UMUM PENERAPAN AJARAN BELA PAKSA (NOODWEER) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS NOMOR. 536K/PID/2014)

LatarBelakang,Hukum tindakpidanapenganiayaanadalahsecaraumum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut �penganiayaan� . Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukanbagiperlindungankepentinganhukum atastubuhdariperbuatanperbuatanberupapenyeranganatastubuh ataubagiandaritubuhyang mengakibatkanrasasakitatauluka,bahkankarenalukayangsedemikian padatubuhdapatmenimbulkankematian.Pokokpermasalahan,Apakahyang dimaksuddengan�kehormatan�dalam unsurbelapaksa/noodweer,Apakah perbuatan terdakwadalam putusan No.536/K/PID/2014 dapatdianggap membela �kehormatan� sebagaimana dimaksud dalam unsur bela paksa.Metodemerupakansuatuunsuryangharusadadalamsuatupenelitian. Tanpa adanya Metodologi,Jenis penelitian yang digunakan didalam penulisanskripsiinimenggunakanmetodepenelitianhukum normatif,yaitu mengkajihukum yangdikonsepkansebagainormaataukaidahyangberlaku dalammasyarakatdanmenjadiacuanperilakusetiaporang.Dalampenelitian hukumnormatifpadaumumnyadibedakanantaradatayangdiperolehsecara langsungdarimasyarakatdandaribahan-bahanpustaka.Yangdiperoleh langsung darimasyarakatdinamakan data primer(atau data dasar), sedangkanyangdiperolehdaribahan-bahanpustakalazimnyadinamakan datasekunder.Makapadapenulisanskripsiini,metodeyangakandigunakan dengan melakukan penelitian data putusan studi kasus nomor.536 K/PID/2014agarmendapatkanlandasandanteoridenganmenggunakan bukudanperaturanperundang-undanganyangberhubungandenganpokok permasalahan.Kesimpulan,belapaksauntukmembelakehormatanadalah membelakehormatandalam halkesusilaandantindakpidanapenganiayaan yangdilakukanolehterdakwadalam perkaranomor536K/PID/2014tidak termasukpada unsurpembelaan terpaksa atau bela paksa dalam hal membelakehormatannya.Saran,untukpembuatundang-undangagarlebih mendefinisikan atau lebih menjelaskan dan atau ukuran mengenaiarti kehormatandalambelapaksa.

1.  UEU-Undergraduate-9945-cover.Image.Marked.pdf - 665 KB
2.  UEU-Undergraduate-9945-pengesahan.Image.Marked.pdf - 572 KB
3.  UEU-Undergraduate-9945-pernyataan.Image.Marked.pdf - 209 KB
4.  UEU-Undergraduate-9945-persetujuan.Image.Marked.pdf - 193 KB
5.  UEU-Undergraduate-9945-abstrak.Image.Marked.pdf - 269 KB
6.  UEU-Undergraduate-9945-daftar isi.Image.Marked.pdf - 292 KB
7.  UEU-Undergraduate-9945-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 270 KB
8.  UEU-Undergraduate-9945-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 262 KB
9.  UEU-Undergraduate-9945-lampiran.Image.Marked.pdf - 453 KB
10.  UEU-Undergraduate-9945-bab1.Image.Marked.pdf - 352 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN