ANALISIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 864 K/PID./2016.)

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualianya.1 Pakar Hukum Indonesia Senior Sarjana Hukum, yaitu Wirjono Prodjodikoro, bekas Ketua Mahkamah Agung yang menyatakan hukum acara pidana sebagai berikut �Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.�2 �Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa�: Polisi, Jaksa, dan Hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan Undang-undang, yaitu KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.

1.  UEU-Undergraduate-20861-cover.Image.Marked.pdf - 522 KB
2.  UEU-Undergraduate-20861-halaman pengesahan.Image.Marked.pdf - 534 KB
3.  UEU-Undergraduate-20861-halaman persetujuan.Image.Marked.pdf - 514 KB
4.  UEU-Undergraduate-20861-halaman persetujuan publikasi.Image.Marked.pdf - 1767 KB
5.  UEU-Undergraduate-20861-halaman pernyataan.Image.Marked.pdf - 494 KB
6.  UEU-Undergraduate-20861-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 396 KB
7.  UEU-Undergraduate-20861-daftar isi.Image.Marked.pdf - 506 KB
8.  UEU-Undergraduate-20861-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 490 KB
9.  UEU-Undergraduate-20861-bab1.Image.Marked.pdf - 765 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN