TANGGUNG JAWAB TERHADAP AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS YANG TERLAMBAT DILAPORKAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA QQ. ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh Direksi wajib untuk mengesahkan akta yang dibuatnya tersebut dalam sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum �Ditjen AHU Online�. Karena Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Menteri, yang salah satu kewajiban notaris sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan adalah dalam jangka waktu tertentu notaris wajib untuk mengesahkan akta yang dibuatnya tersebut agar memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, karena mengingat notaris berperan dari awal proses perubahan anggaran dasar atas akta Berita Acara Rapat PT SPP, maka notaris juga bertanggung jawab atas proses perubahan anggaran dasar tersebut sejak awal proses perubahan anggaran dasar sampai dengan pengesahan atas perubahan anggaran dasar tersebut diberitahukan dan dimintakan persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM RI sehingga atas perubahan akta tersebut diterbitkan/diperoleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Dalam kasus ini yang terjadi, pengajuan perubahan anggaran dasar atas akta Berita Acara Rapat PT SPP No. 41/2009 terlambat dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI hingga telah melewati jangka waktu yang ditetapkan, mengakibatkan tidak dapat dilakukan akses atas akta tersebut. Rumusan masalah adalah berikut: pertama, bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Kedua bagaimanakah akibat hukum terhadap akta Berita Acara Rapat PT SPP No. 41/2009 yang terlambat dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq. Administrasi Hukum Umum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 401/PK/Pdt/2013). Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer dari undang- undang, peraturan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bahan hukum sekunder dari buku, artikel. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa, pertama, atas akta Berita Acara Rapat PT SPP No. 41/2009 yang telah lewat waktu untuk didaftarkan sehingga terlambat diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, agar perubahan anggaran dasar tersebut dapat tetap di proses ke Kementerian Hukum dan HAM RI, maka notaris yang bersangkutan membuatkan akta penegasan untuk menyatakan kembali keputusan RUPSLB atas akta Berita Acara Rapat PT SPP sebelumnya, dengan agendanya menegaskan kembali isi dari perubahan anggaran dasar yang telah lewat jangka waktunya tersebut. Kedua, akibat keterlambatan pelaporan perubahan anggaran dasar atas akta Berita Acara Rapat PT SPP No. 41/2009 maka secara otomatis sistem langsung menolak pengaksesan yang dilakukan oleh notaris pada saat notaris mencantumkan tanggal akta yang tersedia pada kolom pengisian sistem AHU Online, sehingga akta tersebut tidak dapat dilanjutkan prosesnya untuk didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Dan akibatnya atas akta tersebut tidak dapat diterbitkan/diperoleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI serta mengakibatkan isi dari data yang dimiliki atau tercantum di dalam database AHU masih merupakan isi database susunan organ dan kepemilikan saham PT SPP yang lama sebelum perubahan atas akta Berita Acara Rapat PT SPP No. 41/2009.

1.  UEU-Undergraduate-8140-Judul Cover Skripsi.pdf - 500 KB
2.  UEU-Undergraduate-8140-Lembar Pengesahan Skripsi.pdf - 321 KB
3.  UEU-Undergraduate-8140-Pernyataan Keaslian Skripsi.pdf - 285 KB
4.  UEU-Undergraduate-8140-Tanda Persetujuan Bimbingan Skripsi.pdf - 281 KB
5.  UEU-Undergraduate-8140-Abstrak.pdf - 148 KB
6.  UEU-Undergraduate-8140-Kata Pengantar.pdf - 156 KB
7.  UEU-Undergraduate-8140-Daftar Isi.pdf - 87 KB
8.  UEU-Undergraduate-8140-Daftar Pustaka.pdf - 93 KB
9.  UEU-Undergraduate-8140-Lampiran.pdf - 474 KB
10.  UEU-Undergraduate-8140-BABI.pdf - 334 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI TENAGA KERJA INDONESIA PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ