PERLINDUNGAN HUKUM BAGI IBU HAMIL YANG BEKERJA DI PT. CHING LUH INDONESIA

Tenaga kerja memiliki peranan penting sebagai tulang punggung perusahaan, karena tanpa adanya tenaga kerja, perusahaan tidak dapat beroperasi dan berpartisipasi dalam pembangunan Nasional. Namun dalam kenyataannya hak- hak normatif tenaga kerja sering diacuhkan oleh perusahaan, misalnya upah tenaga kerja ada yang masih di bawah UMP, fasilitas di tempat kerja yang tidak sesuai, tidak memberikan cuti kerja serta mempekerjakan perempuan khususnya perempuan hamil tanpa memperhatikan dan melindungi kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja dan penyediaan antar jemput bahkan sering di PHK. Produk kebijakan untuk meningkatkan akses perempuan dalam peluang kerja dicerminkan dalam perumusan kriteria seleksi yang sama bagi laki-laki dan perempuan dengan jaminan bahwa perempuan dapat bebas memilih pekerjaan. Ketentuan-ketentuan untuk mencegah buruh perempuan dari PHK karena pernikahan, kehamilan atau kebutuhan penitipan anak, juga merupakan instrumen untuk menjamin kesetaraan gender di pasar kerja. Peraturan yang berkaitan dengan istirahat haid, perlindungan melahirkan dan menyususi dapat juga diakui sebagai kebijakan yang ditujukan untuk membolehkan peluang dalam mencapai kesetaraan antara buruh perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini fungsi reproduksi perempuan berbeda dan ditentukan secara biologis. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang, Peraturan dan Ketentuan, Pemerintah mendukung perempuan bekerja untuk berperan ganda, sesuai dengan fungsi reproduksi dan fungsi sosial termasuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi, dan mendorong mereka untuk memenfaaatkan peluang kesempatan kerja yang ada. Dilihat dari perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi modern sekarang, banyak perusahaan swasta yang mempekerjakan kaum perempuan bahkan dalam tingkat penerimaan karyawan baru kaum perempuan lebih banyak di terima bekerja dibandingkan dengan kaum laki-laki sehingga dapat dibuktikan bahwa kelemahan, kehamilan, cuti haid bahkan melahirkan bukan hambatan bagi perusahaan untuk mendiskriminasikan kaum perempuan dalam kebijakan hak dan kewajiban untuk bekerja.

1.  UEU-Undergraduate-8412-Cover.pdf - 41 KB
2.  UEU-Undergraduate-8412-Pengesahan.pdf - 536 KB
3.  UEU-Undergraduate-8412-Pernyataan.pdf - 475 KB
4.  UEU-Undergraduate-8412-Persetujuan.pdf - 450 KB
5.  UEU-Undergraduate-8412-Abstrak.pdf - 48 KB
6.  UEU-Undergraduate-8412-Kata Pengantar.pdf - 47 KB
7.  UEU-Undergraduate-8412-Daftar Isi.pdf - 48 KB
8.  UEU-Undergraduate-8412-Daftar Pustaka.pdf - 634 KB
9.  UEU-Undergraduate-8412-Halaman Persembahan.pdf - 43 KB
10.  UEU-Undergraduate-8412-Lampiran.pdf - 635 KB
11.  UEU-Undergraduate-8412-bab1.pdf - 578 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN