ANALISIS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 251 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN TERHADAP KEBIJAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA ATAS PENGOSONGAN JABATAN WAKIL LURAH SKRIPSI

Penelitian ini penulis berikan judul: �Analisis Peraturan Gubernur Nomor 251 Ttahun 2014 Tentang Orgaisasi dan Tata Kerja Kelurahan Terhadap Kebijakan Gubernur DKI Jakarta atas Pengosongan Jabatan Wakil Lurah�. Kebijakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta mengenai pengosongan jabatan wakil lurah merupakan suatu kebijakan diluar Undang-undnag ataupun peraturan pemerintah yang ada, dikarenakan kebijakan tersebut sangatlah bertentangan dengan Peraturan Gubernur dimana Peraturan Gubernur adalah suatu peratuan yang mengatur pemerintahan dalam lingkup daerah mencakup tata kerja kelurahan. Penelitian ini dilakukan dengan cara memperbandingkan antara kebijakan Gubernur DKI Jakarta dengan peraturan Gubernur yang telah ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif yang mana penulis melihat dari Undang- undang, peraturan pemerintah daerah, peraturan Guberbur, maupun melalui buku- buku yang membahas mengenai permasalahan yang sedang penulis teliti. Penelitian ini sendiri bersifat deskriptif artinya hanya memberikan penjelasan atas bagaimana gubernur melakukan kebijakan atas pengosongan jabatan wakil lurah yang mana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur namun dilakukan atas asas diskresi yang mana suatu pejabat daerah bisa melakukan suatu kebijakan diluar peraturan yang telah ada atas dasar efisiensi dan tidak melanggar asas umum pemertintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang gubernur sebagai pejabat daerah dapat melakukan sebuah kebijakan pada saat menjabat sebagai pejabat daerah dimana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

1.  UEU-Undergraduate-9066-cover.pdf - 105 KB
2.  UEU-Undergraduate-9066-abstrak.pdf - 145 KB
3.  UEU-Undergraduate-9066-daftar isi.pdf - 91 KB
4.  UEU-Undergraduate-9066-kata pengantar.pdf - 205 KB
5.  UEU-Undergraduate-9066-pernyataan.pdf - 48 KB
6.  UEU-Undergraduate-9066-persetujuan.pdf - 1039 KB
7.  UEU-Undergraduate-9066-pengesahan.pdf - 1170 KB
8.  UEU-Undergraduate-9066-bab 1.pdf - 314 KB
9.  UEU-Undergraduate-9066-daftar pustaka.pdf - 253 KB
10.  UEU-Undergraduate-9066-putusan walikota.pdf - 2021 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN