ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTENG PERJANJIAN KAWIN

Dalam perkembangannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hukum positip mengenai perjanjian kawin mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang signifikan, jika sebelumnya perjanjian kawin hanya dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan, kini dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan, dan berlaku sejak perkawinan diselenggarakan dan dapat dirubah/diperbarui selama masa perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah makna perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan bagaimana perlindungan terhadap pihak ketiga (kreditur) dalam hal perjanjian kawin dilakukan setelah perkawinan(postnuptial).Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hokum normatif yang bersifat deskriptip analitis dengan menekankan pada data primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi dan data sekunder berupa studi kepustakaan serta perundang-undangan terkait.Dari penelitian ini dapatdisimpulkan bahwa makna perjanjian kawin paska putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah bahwa perjanjian kawin tidak lagi bermakna perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan (Prenuptional agreement) tetapi juga bisa dibuat pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan (Postnuptionalagreement) dan perlindungan terhadap pihak ketiga )Kreditur) dalam hal perjanjian kawin dilakukan setelah perkawinan (Postnuptional) yaitu bahwa perjanjian kawin tersebut tidak mengikat pihak ketiga apabila sebelum perjanjian perkawinan dibuat harta bersama suami istri telah terikat dengan hak tanggungan.

1.  UEU-Undergraduate-15284-cover.Image.Marked.pdf - 776 KB
2.  UEU-Undergraduate-15284-pengesahan.Image.Marked.pdf - 251 KB
3.  UEU-Undergraduate-15284-persetujuan.Image.Marked.pdf - 4349 KB
4.  UEU-Undergraduate-15284-pernyataan.Image.Marked.pdf - 251 KB
5.  UEU-Undergraduate-15284-publikasi.Image.Marked.pdf - 276 KB
6.  UEU-Undergraduate-15284-abstrak.Image.Marked.pdf - 206 KB
7.  UEU-Undergraduate-15284-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 278 KB
8.  UEU-Undergraduate-15284-daftar isi.Image.Marked.pdf - 272 KB
9.  UEU-Undergraduate-15284-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 210 KB
10.  UEU-Undergraduate-15284-babI.Image.Marked.pdf - 1090 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN