TINJAUAN YURIDIS PROSES DIVERSI TERHADAP PERADILAN ANAK DAN PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 12/PID.SUS-ANAK/2018/PN.KNG)

Kemajuan teknologi tidak hanya berdampak positif dengan memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, namun juga memiliki dampak negatif dengan penyalahgunaan yang marak dilakukan untuk motif ekonomi. Salah satunya adalah penyebaran situs porno yang mampu membentuk tindakan asusila hingga berdampak terhadap perilaku anak dibawah umur. Tingginya kasus penyimpangan seksual seperti pencabulan justru kini menimpa pada anak-anak, dimana anak tidak hanya menjadi korban tetapi juga pelaku sekaligus. Dari fenomena tersebut maka rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana proses diversi terhadap tindak pidana persetubuhan anak dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan bagaimana dasar pertimbanan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan mengambil studi kasus Putusan Pidana Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KNG. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian diperoleh penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan oleh anak dibawah umur yang di tuangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kng kurang tepat dalam menjatuhkan hukuman selama 6 Bulan Pelatihan Kerja oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, dimana usia pelaku 17 tahun sudah mendekati 18 tahun yang semesti hukumannya yaitu kurungan pidana penjara agar memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Penjatuhan sanksi pidana pada sistem peradilan pidana anak haruslah mempertimbangkan aspek keadilan restoratif justice sebaimana tujuan lahirnya undang-undang sistem peradilan anak, sehingga proses diversi ditempuh karena pelaku yang sudah memasuki uang dewasa, harus menerima sanksi pidana sesuai dengan tindakan kejahatannya.

1.  UEU-Undergraduate-15475-cover.Image.Marked.pdf - 1144 KB
2.  UEU-Undergraduate-15475-persetujuan.Image.Marked.pdf - 331 KB
3.  UEU-Undergraduate-15475-persetujuan jurnal.Image.Marked.pdf - 2283 KB
4.  UEU-Undergraduate-15475-pengesahan.Image.Marked.pdf - 692 KB
5.  UEU-Undergraduate-15475-pernyataan.Image.Marked.pdf - 824 KB
6.  UEU-Undergraduate-15475-publikasi.Image.Marked.pdf - 890 KB
7.  UEU-Undergraduate-15475-abstrak.Image.Marked.pdf - 224 KB
8.  UEU-Undergraduate-15475-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 295 KB
9.  UEU-Undergraduate-15475-daftar isi.Image.Marked.pdf - 250 KB
10.  UEU-Undergraduate-15475-bab1.Image.Marked.pdf - 433 KB
11.  UEU-Undergraduate-15475-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 333 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN