PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL ACFTA(ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM NASIONAL DANINTERNASIONAL

Perjanjian Internasional adalah Perjanjian yang dibuat dan disetujui oleh Negara yang bersangkutan yang menyetujui dan mengikatkan diri terhadap objek persetujuan, baik bilateral,regional ataupun multilateral. Persetujuan tersebut disetujui dan di sahkan kedalam hukum positif Indonesia berdasarkan Undang- Undang no 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional dapat disahkan menggunakan Keputusan Presiden dan Menggunakan Undang-undang. Namun menjadi suatu permasalahan ketika pemberlakuan perjanjian internasional tersebut untuk menjadi hukum positif di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak menjelaskan secara jelas dimana posisi Keputusan Presiden dalam Hierarki tersebut. Dalam hal Pengesahan ACFTA di Indonesia menggunakan Keputusan Presiden, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implikasi yuridis pemberlakuan ACFTA di Indonesia karena sifat dari sebuah keputusan yang bersifat Konkret dan sekali, namun pada kenyataannya ACFTA tersebut diberlakukan dan diterapkan secara terus menerus, oleh karena itu perlu adanya evaluasi terhadap Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional dan diharapkan Undang-undang tersebut dapat dirubah materi yang mengatur tentang pemberlakuan suatu perjanjian internsional agar dapat diterapkan dan dapat memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pemberlakuannya, karena meski dalam undang-undang tersebut diperbolehkan pengesahan menggunakan Keputusan Presiden namun dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang notabene nya adalah kekuatan hukum yang berlaku di Indonesia tidak dijelaskan secara jelas mengenai posisinya.

1.  UEU-Undergraduate-9084-cover.pdf - 286 KB
2.  UEU-Undergraduate-9084-abstrak.pdf - 244 KB
3.  UEU-Undergraduate-9084-daftar isi.pdf - 240 KB
4.  UEU-Undergraduate-9084-kata pengantar.pdf - 315 KB
5.  UEU-Undergraduate-9084-pernyataan.pdf - 1295 KB
6.  UEU-Undergraduate-9084-persetujuan.pdf - 101 KB
7.  UEU-Undergraduate-9084-pernyataan.pdf - 1295 KB
8.  UEU-Undergraduate-9084-bab 1.pdf - 587 KB
9.  UEU-Undergraduate-9084-daftar pustaka.pdf - 373 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN