KEBERLAKUAN PUTUSAN PROVISI ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS PENETAPAN PUTUSAN NOMOR 062 TAHUN 2008 (ARB062/08JL))

Ada banyak cara untuk menyelesaikan kasus perdata di Indonesia. Arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian perselisihan alternatif yang dipilih oleh beberapa orang pelaku bisnis dalam rangka menyelesaikan sengketa di antara mereka. Klausul arbitrase dapat dibuat sebelum atau sesudah perselisihan timbul antara pihak. Arbitrase adalah menyelesaikan di luar pengadilan dengan kontribusi dari pihak ketiga seperti arbiter serta dewan arbitrase yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang akan menyelesaikan hukuman dan mengikat baik di Indonesia atau di negara lain. Putusan arbitrase yang diputus di luar negeri dapat mengajukan eksekusi di negara pihak asalkan pihak terikat dalam Konvensi Internasional tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa masih terdapat kekosongan hukum, pasal yang tidak jelas atau menimbulkan ketidakpastian hukum dan pasal yang tidak sesuai dengan praktik internasional atau yang berlaku secara universal misalnya terkait dengan Putusan Provisi Arbitrase Internasional. Astro Group mendaftarkan Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC Nomor 062 Tahun 2008 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait permasalahan Join Venture antara PT APM dan PT DV untuk dilakukan pelaksanaannya di Indonesia, namun Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak melakukan eksequatur putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC Nomor 062 Tahun 2008 dikarenakan beberapa permasaalahan yakni, Putusan Provisi Arbitrase SIAC bukan merupakan putusan akhir, tidak terkait dalam ruang lingkup hukum perdagangan dan melanggar ketertiban umum. Permasalahan yang timbul dalam kasus tersebut adalah bagaimanakah keberlakuan Putusan Provisi Arbitrase Internasional dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah sikap pengadilan Indonesia dalam mengadili Putusan Arbitrase Internasional terhadap gugatan SIAC tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perlunya merevisi undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa guna mengakomodir putusan provisi seperti apakah yang dapat di eksekusi di Indonesia, sebagai saran penelitian ini menyarankan hakim perlu memberi perhatian lebih kepada Konvensi New York terkait permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia.

1.  UEU-Undergraduate-9465-bab 1.Image.Marked.pdf - 140 KB
2.  UEU-Undergraduate-9465-abstrak.Image.Marked.pdf - 117 KB
3.  UEU-Undergraduate-9465-cover.Image.Marked.pdf - 131 KB
4.  UEU-Undergraduate-9465-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 111 KB
5.  UEU-Undergraduate-9465-daftar isi.Image.Marked.pdf - 123 KB
6.  UEU-Undergraduate-9465-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 119 KB
7.  UEU-Undergraduate-9465-Lampiran I.Image.Marked.pdf - 123 KB
8.  UEU-Undergraduate-9465-Lampiran II.Image.Marked.pdf - 15227 KB
9.  UEU-Undergraduate-9465-Lampiran III.Image.Marked.pdf - 2007 KB
10.  UEU-Undergraduate-9465-pengesahan.Image.Marked.pdf - 476 KB
11.  UEU-Undergraduate-9465-pernyataan.Image.Marked.pdf - 451 KB
12.  UEU-Undergraduate-9465-persetujuan publikasi.Image.Marked.pdf - 525 KB
13.  UEU-Undergraduate-9465-persetujuan.Image.Marked.pdf - 432 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN