ANALISA ATAS KETENTUAN KENAIKAN GAJI DAN PERHITUNGAN DANA PENSIUN DIDALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT. ANGKASA PURA II DENGAN SEKAR PURA II (DITINJAU DARI PKB PT. ANGKASA PURA II DENGAN SEKARPURA II PERIODE 2014-2015)

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja (yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan) dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Satu perusahaan hanya dapat membuat satu Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja di perusahaan tersebut, dan dapat dikatakan juga perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak kesatu (pekerja) mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah kepada pihak lainnya (pengusaha) yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah. pengusaha memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan akan ditrerima oleh para pekerja namun karena para pekerja yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda-beda, maka akibatnya kebijaksanaan yang diberikan oleh pengusaha itu menjadi tidak sama, pekerja yang merasa puas akan tetap bekerja dengan semakin semangat dan bertanggung jawab sedangkan bagi pekerja yang kurang puas akan menunjukkan semangat kerja yang menurun hingga terjadi perselisihan. Secara umum bahwa yang menjadi pokok pangkal kekurangpuasan itu berkisar pada masalah-masalah Pengupahan dan Uang Pensiun. Penelitian tentang Pengupahan dan uang pensiun ini menjadi penting Karena setidaknya disebabkan oleh dua hal 2 (dua) hal yaitu, pertama Apakah tindakan para pihak (Pengusaha dan pekerja) apabila kenaikan gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Angkasa Pura II dengan Sekarpura II tidak sesuai dengan ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam UMR Kota Tangerang, kedua Apakah Hak Pensiun Pekerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Angkasa Pura II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 167 UU Ketenagakerjaan jo Pasal 157 UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh Penulis, maka metode yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan normatif.

1.  UEU-Undergraduate-10361-cover.Image.Marked.pdf - 148 KB
2.  UEU-Undergraduate-10361-pengesahan.Image.Marked.pdf - 260 KB
3.  UEU-Undergraduate-10361-pernyataan.Image.Marked.pdf - 262 KB
4.  UEU-Undergraduate-10361-persetujuan.Image.Marked.pdf - 255 KB
5.  UEU-Undergraduate-10361-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 282 KB
6.  UEU-Undergraduate-10361-abstrak.Image.Marked.pdf - 205 KB
7.  UEU-Undergraduate-10361-daftar isi.Image.Marked.pdf - 140 KB
8.  UEU-Undergraduate-10361-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 138 KB
9.  UEU-Undergraduate-10361-bab 1.Image.Marked.pdf - 344 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• Analisis Atas Perbedaan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dengan Kota Tangerang Serta Dasar Penentu Kebutuhan Hidup Layak di Wilayah Tempat Tersebut
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ