ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-IX/2011)

Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan kehakiman yang salah satu kewenangannya ialah mengadili pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 yang mengadili dalam pengujian Undang-Undang peratifikasian perjanjian internasional ASEAN Charter terdapat perbedaan pendapat antara hakim konstitusi. Hakim konstitusi mayoritas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji subtansi dari ASEAN Charter yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang oleh Indonesia, tetapi hakim konstitusi minoritas berpendapat berbeda yang dituangkan dalam dissenting opinion di putusan tersebut. Sehingga dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan nya ialah bagaimana bentuk Undang-Undang peratifikasian perjanjian Internasional dalam perundang-undangan di Indonesia? dan bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Sedangkan metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menggunakan referensi buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bentuk dari Undang-Undang peratifikasian perjanjian internasional sangat berbeda dengan peraturan perundang-undangan lain yang dibentuk oleh presiden bersama DPR. Undang-Undang peratifikasian perjanjian internasional hanya terdiri atas 2 (dua) pasal yang mana pasal pertama berisi pengesahan dan pasal kedua merupakan waktu berlakunya Undang-Undang tersebut dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang untuk menguji Undang-Undang tersebut berdasarkan isi pasal 24 C UUD NRI 1945 akan tetapi bukan merupakan pendapat bulat atas musyawarah hakim konstitusi, melainkan berdasarkan suara terbanyak karena adanya hakim konstitusi yang tidak setuju dengan putusan itu. Untuk menghindari perbedaan penafsiran apakah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau tidak sebaiknya dinyatakan secara langsung kedalam Undang-Undang ataupun penjelasan Undang-Undang mengenai jenis peraturan perundang-undangan khususnya jenis Undang-Undang yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya.

1.  UEU-Undergraduate-11188-cover.Image.Marked.pdf - 236 KB
2.  UEU-Undergraduate-11188-pengesahan.Image.Marked.pdf - 282 KB
3.  UEU-Undergraduate-11188-pernyataan.Image.Marked.pdf - 397 KB
4.  UEU-Undergraduate-11188-persetujuan.Image.Marked.pdf - 241 KB
5.  UEU-Undergraduate-11188-abstrak.Image.Marked.pdf - 286 KB
6.  UEU-Undergraduate-11188-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 482 KB
7.  UEU-Undergraduate-11188-daftar isi.Image.Marked.pdf - 306 KB
8.  UEU-Undergraduate-11188-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 405 KB
9.  UEU-Undergraduate-11188-lampiran.Image.Marked.pdf - 877 KB
10.  UEU-Undergraduate-11188-bab1.Image.Marked.pdf - 581 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA HUKUM TERHADAP PENERBITAN IRREVOCABLE L/C DALAM KONTRAK JUAL-BELI INTERNATIONAL
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ