PANDANGAN HUKUM TENTANG HAK ASUH ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN. ANALISA PUTUSAN PERKARA PENGADILAN AGAMA NOMOR 2702/PDT.G/2016/PA.TGRS

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan putusnya suatu perkawinan karena perceraian, maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, yaitu mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan kekuasaan orang tua yang berubah menjadi perwalian. Yang ingin penulis analisis adalah apa yang menjadi pertimbangan seorang hakim dalam memberikan hak asuh dan tanggung jawab kepada ayah, karena pada kenyataan yang sering terjadi hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ibu sampai anak tersebut dewasa dan memilih sendiri apakah ia akan ikut dengan ibunya atau dengan ayahnya, Bagaimanakah Hak Asuh Anak dibawah Umur dalam sistem Hukum di Indonesia, dan bagaimana Pandangan Hakim mengenai aturan Hukum Hak Asuh Anak dibawah Umur berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2702/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang ditujukan dan dilakukan dengan menggunakan putusan Pengadilan dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui penelitian putusan hakim serta penelitian kepustakaan, baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data yang digunakan teknik analisis data sekunder. Hasil penelitian putusan didapati bahwa Hakim dalam memutus suatu perkara melihat keadaan dari si pemelihara itu serta anak yang akan dipelihara. Antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, kelakuan dari ibu atau ayah tersebut, umur anak, jenis kelamin anak, serta kepastiannya akan pendidikan dan kehidupan yang layak. Tetapi atas orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh, tidak dapat dihalangi untuk bertemu dengan anaknya asal tidak menimbulkan kerusakan moral pada si anak nantinya. Maka atas pertimbangan tersebut Hakim memutuskan bahwa Bapaklah sebagai pemegang hak asuh anak atas Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2702/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2702/Pdt.G/2016/PA.Tgrs dimana si Ibu dinilai Hakim kurang baik apabila diberikan kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat.

1.  UEU-Undergraduate-11532-cover.Image.Marked.pdf - 220 KB
2.  UEU-Undergraduate-11532-pengesahan.Image.Marked.pdf - 342 KB
3.  UEU-Undergraduate-11532-persetujuan.Image.Marked.pdf - 323 KB
4.  UEU-Undergraduate-11532-pernyataan.Image.Marked.pdf - 338 KB
5.  UEU-Undergraduate-11532-publikasi.Image.Marked.pdf - 398 KB
6.  UEU-Undergraduate-11532-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 434 KB
7.  UEU-Undergraduate-11532-abstrak.Image.Marked.pdf - 356 KB
8.  UEU-Undergraduate-11532-daftar isi.Image.Marked.pdf - 434 KB
9.  UEU-Undergraduate-11532-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 424 KB
10.  UEU-Undergraduate-11532-bab 1.Image.Marked.pdf - 472 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN