UPAYA PENGEMBALIAN TERSANGKA/TERDAKWA YANG BERADA DILUAR NEGERI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS MUHAMMAD NAZARUDDIN PUTUSAN NO: 2223K/PID.SUS/2012)

Korupsi merupakan sebuah masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia dan masyarakat international. Di Indonesia korupsi telah diputuskan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crimes). Korupsi dapat meluluhlantakkan sebuah negara karena mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia, menghambat pembangunan, menghambat demokrasi, merusak lingkungan hidup, dan meningkatkan angka kemiskinan ratusa juta umat manusia baik di Indonesia maupun di dunia.

1.  UEU-Undergraduate-9594-cover.Image.Marked.pdf - 211 KB
2.  UEU-Undergraduate-9594-pengesahan.Image.Marked.pdf - 10697 KB
3.  UEU-Undergraduate-9594-persetujuan.Image.Marked.pdf - 10638 KB
4.  UEU-Undergraduate-9594-abstrak.Image.Marked.pdf - 880 KB
5.  UEU-Undergraduate-9594-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 1996 KB
6.  UEU-Undergraduate-9594-daftar isi.Image.Marked.pdf - 1513 KB
7.  UEU-Undergraduate-9594-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 195 KB
8.  UEU-Undergraduate-9594-bab1.Image.Marked.pdf - 255 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)