KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SURAT OCCUPATIE VERGUNNING DALAM HAL PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN TANAH YANG TERLETAK DI JL. MT. HARYONO, KELURAHAN TEBET BARAT, KECAMATAN TEBET, JAKARTA SELATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 629 PK/PDT/2015)

Surat Occupatie Vergunning adalah surat izin untuk mempergunakan tanah yang diberikan oleh suatu instansi. Surat Occupatie Vergunning diberikan dengan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain membangun tanah yang bersangkutan sesuai peruntukan dalam permohonan izin yang awalnya diajukan. Bahwa kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Surat Occupatie Vergunning atas kepemilikan hak atas tanah, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang menganut system publikasi negative berunsur positive. Oleh karenanya yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi terhadap pemilik tanah dengan adanya surat Occupatie Verguning. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah hukum normatif (normative law research), Penelitian ini termasuk penelitian pendekatan kasus (Case Approve), yang perlu dipahami penulis adalah ratio decidendi, yaitu alsan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada keputusannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang diharapkan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.

1.  UEU-Undergraduate-9597-cover.Image.Marked.pdf - 287 KB
2.  UEU-Undergraduate-9597-pengesahan.Image.Marked.pdf - 297 KB
3.  UEU-Undergraduate-9597-pernyataan.Image.Marked.pdf - 294 KB
4.  UEU-Undergraduate-9597-persetujuan.Image.Marked.pdf - 286 KB
5.  UEU-Undergraduate-9597-abstrak.Image.Marked.pdf - 193 KB
6.  UEU-Undergraduate-9597-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 329 KB
7.  UEU-Undergraduate-9597-daftar isi.Image.Marked.pdf - 281 KB
8.  UEU-Undergraduate-9597-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 295 KB
9.  UEU-Undergraduate-9597-lampiran.Image.Marked.pdf - 621 KB
10.  UEU-Undergraduate-9597-bab1.Image.Marked.pdf - 442 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN