PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENGGUNAKAN KARTU GARANSI BERBAHASA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 2 PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNA (MANUAL)

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan hidup semakin tinggi, arus perdagangan barang dan/atau jasa semakin meluas bahkan melintasi batas - batas wilayah suatu negara dan kebutuhan masyarakat akan informasi pun semakin tinggi. Ini menyebabkan semakin banyaknya barang dan/atau jasa di pasaran. Kondisi ini sebenarnya memberi keuntungan bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan akan terpenuhi. Selain itu, mereka juga dapat memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Di sisi lain, kondisi ini akan memaksa para pelaku usaha untuk mencari metode pemasaran yang efektif guna menambah minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan. Metode-metode yang kurang bijak pun sering kali digunakan yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat permasalahan yaitu bagaimana sanksi bai pelaku usaha yang tidak menyertakan bahasa Indonesia dalam kartu garansinya dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu metode yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya studi kepustakaan dengan memakai peraturan perundang- undangan perlindungan konsumen dan PERMENDAG No. 19 tahun 2009.hasil analisa yang didapat bahwa sanksi masih belum diberikan kepada pt acer selaku pelaku usaha yang telah merugikan konsumen yaitu narasumber penulis sehingga dalam hal ini perlu dilakukan lagi pencegahan maupun pemberian sanksi apabila ada pelanggaran lagi dalam kartu garansi yang tidak disertai bahasa indonesia.

1.  UEU-Undergraduate-15366-cover.Image.Marked.pdf - 265 KB
2.  UEU-Undergraduate-15366-pengesahan.Image.Marked.pdf - 409 KB
3.  UEU-Undergraduate-15366-publikasi.Image.Marked.pdf - 429 KB
4.  UEU-Undergraduate-15366-pernyataan.Image.Marked.pdf - 386 KB
5.  UEU-Undergraduate-15366-pengesahan.Image.Marked.pdf - 409 KB
6.  UEU-Undergraduate-15366-abstrak.Image.Marked.pdf - 242 KB
7.  UEU-Undergraduate-15366-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 319 KB
8.  UEU-Undergraduate-15366-daftar isi.Image.Marked.pdf - 336 KB
9.  UEU-Undergraduate-15366-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 320 KB
10.  UEU-Undergraduate-15366-lampiran.Image.Marked.pdf - 612 KB
11.  UEU-Undergraduate-15366-bab1.Image.Marked.pdf - 461 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN