PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP PENYALURAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG AKAN BEKERJA KE LUAR NEGERI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1494 K/PID.SUS/2016 & 1492 K/PID.SUS/2016)

Pengiriman TKI keluar negeri memang bisa memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian negera maupun bagi TKI itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah menyediakan banyak nya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Namun hal tersebutpun banyak menimbulkan masalah bagi calon TKI/TKI dan juga untuk pemerintah itu sendiri, permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman calon TKI ke luar negeri terutama tentang ketidak sesuaian perjanjian dengan kenyataannya, pengiriman TKI secara ilegal, kekarasan pada TKI banyak juga permasalahan itu timbul akibat Majikan atau Kantor Penerima TKI yang berada di luar negeri. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi pelaku tindak pidana terhadap penyaluran TKI yang akan dikirim ke luar negeri sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Penelitian ini dilakukan secara normatif, yaitu dengan metode kepustakaan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan, berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan antara lain: sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pada pengiriman TKI keluar negeri secara perseorangan telah jelas diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan juga UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri di dalam UU tersebut juga jelas mengatur tentang proses persyaratan administrasi yang harus di lengkapi bagi para calon TKI, hal tersebut dilakukan agar tidak ada lagi TKI ilegal yang dikirim ke luar negeri tanpa dokumen yang lengkap atau bahkan tanpa asuransi. Contoh kasus dalam skripsi ini Amar putusan yang dijatuhkan Hakim tidak memberi efek jera, seharusnya penjatuhan hukuman lebih maksimal dari apa yang di dakwakan mengingat hal tersebut merugikan bagi pihak korban. Hal tersebut dilakukan agar tidak adanya lagi pengiriman TKI secara ilegal dan juga bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan juga perseorangan lain nya yang melakukan hal yang sama.

1.  UEU-Undergraduate-14022-cover.Image.Marked.pdf - 225 KB
2.  UEU-Undergraduate-14022-pengesahan.Image.Marked.pdf - 417 KB
3.  UEU-Undergraduate-14022-pernyataan.Image.Marked.pdf - 548 KB
4.  UEU-Undergraduate-14022-persetujuan.Image.Marked.pdf - 339 KB
5.  UEU-Undergraduate-14022-publikasi.Image.Marked.pdf - 370 KB
6.  UEU-Undergraduate-14022-abstrak.Image.Marked.pdf - 1520 KB
7.  UEU-Undergraduate-14022-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 1528 KB
8.  UEU-Undergraduate-14022-daftar isi.Image.Marked.pdf - 1534 KB
9.  UEU-Undergraduate-14022-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 1603 KB
10.  UEU-Undergraduate-14022-lampiran.Image.Marked.pdf - 1901 KB
11.  UEU-Undergraduate-14022-bab1.Image.Marked.pdf - 1657 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN