PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI NO. 2/PID.SUSANAK/2020/PN.TJP TANGGAL 1 AP

Penjatuhan sanksi terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak terlepas dari pertimbangan hakim. Mengingat, Undang-Undang SPPA menyatakan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Anak terdiri atas pidana atau tindakan, hal ini berpotensi timbulnya disparitas pemidanaan. Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak bukanlah tanpa sebab. Penelitian ini bertujuan untuk mengertahui faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta memahami pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analisis. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak terdiri dari faktor indogin dan faktor eksogin. Faktor indogin yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yaitu faktor usia Anak dan lemahnya iman dalam diri Anak. Faktor eksogin yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yaitu faktor pergaulan, media massa, peran korban, keadaan rumah tangga, kurangnya pengawasan orang tua dan masyarakat. Pertimbangan hakim yang didominasi oleh pertimbangan yuridis berdampak pada upaya pembuktian hanya mengarah pada kesalahan Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tanpa mempertimbangkan pertimbangan non yuridis yang berhubungan dengan latar belakang perbuatan Anak yaitu adanya peran korban.

1.  UEU-Undergraduate-17400-cover.Image.Marked.pdf - 162 KB
2.  UEU-Undergraduate-17400-pengesahan.Image.Marked.pdf - 360 KB
3.  UEU-Undergraduate-17400-pernyataan.Image.Marked.pdf - 317 KB
4.  UEU-Undergraduate-17400-persetujuan.Image.Marked.pdf - 302 KB
5.  UEU-Undergraduate-17400-publikasi.Image.Marked.pdf - 360 KB
6.  UEU-Undergraduate-17400-abstrak.Image.Marked.pdf - 2800 KB
7.  UEU-Undergraduate-17400-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 2870 KB
8.  UEU-Undergraduate-17400-daftar isi.Image.Marked.pdf - 2889 KB
9.  UEU-Undergraduate-17400-bab1.Image.Marked.pdf - 2961 KB
10.  UEU-Undergraduate-17400-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 2795 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN
• PENYULUHAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN
• PENYULUHAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN