PENYELESAIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA

Banyak diberitakan mengenai tindak pidana pemerkosaan, hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh seorang laki laki bernama Taufik Bin Ayub Mulyadi (22) yang memperkosa seorang perempuan berusia 18 tahun, perlakuan bejad pria ini terjadi pada tanggal 28 bulan Desember tahun 2018. Dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut perbuatan pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Hal tersebut menjadi sebuah peringatan bagi para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk mengevaluasi apakah peraturan yang selama ini ada telah mampu memberikan perlindungan kepada korban dan apakah pelaksanaan praktik peradilan pidana khsusunya untuk kasus kekerasan seksual telah mengakomodir kepentingan korban. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana sanksi pidana maksimum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan menurut Kitab Undang-Undang Pidana? Serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan pada putusan No. 131/Pid.B/2019/PN.Cbi? Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Cbi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan menurut Kitab Undang-Undang Pidana yaitu belum terealiasi dengan baik karena dalam prakteknya aparat penegak hukum termasuk didalamnya majelis hakim yang seharusnya menjadi corong keadilan ternyata tidak memberikan sanksi yang maksimal kepada pelaku, majelis hakim dalam perkara tersebut bahkan secara terang-terangan mengabaikan kondisi korban yang mengalami trauma dan depresi. Hal tersebut memberikan bukti nyata bahwa masih minimnya jaminan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual khususnya pemerkosaan dalam peradilan pidana Indonesia. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan pada putusan No. 131/Pid.B/2019/PN.Cbi dengan memberikan sanksi pidana penjara selama 3 (tahun) yaitu pada saat melakukan perbuatannya pelaku sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Majelis Hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan pelaku membuat saksi Erica Alendha Sari mengalami trauma psikis. Dalam perkara ini hakim tidak mempertimbangkan jaminan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual khususnya pemerkosaan atas pemulihan yang harus diakomodir dalam setiap tahap sistem peradilan pidana. Untuk itu perlu adanya rumusan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan pemenuhan hak atas penanganan termasuk didalamnya hak atas kerahasiaan identitas, hak atas perlindungan terkait dengan jaminan tidak disalahkan dan dituntut atas keterangannya dan juga hak atas pemulihan bagi korban kekerasan untuk dapat melanjutkan hidup.

1.  UEU-Undergraduate-15141-cover.Image.Marked.pdf - 347 KB
2.  UEU-Undergraduate-15141-persetujuan.Image.Marked.pdf - 168 KB
3.  UEU-Undergraduate-15141-pernyataan.Image.Marked.pdf - 161 KB
4.  UEU-Undergraduate-15141-pengesahan.Image.Marked.pdf - 170 KB
5.  UEU-Undergraduate-15141-publikasi.Image.Marked.pdf - 183 KB
6.  UEU-Undergraduate-15141-abstrak.Image.Marked.pdf - 386 KB
7.  UEU-Undergraduate-15141-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 310 KB
8.  UEU-Undergraduate-15141-daftar isi.Image.Marked.pdf - 316 KB
9.  UEU-Undergraduate-15141-bab1.Image.Marked.pdf - 600 KB
10.  UEU-Undergraduate-15141-daftar pustaka.Image.Markedd.pdf - 639 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi kasus Putusan No: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI