KEWENANGAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENYIMPANGAN KEGIATAN JASA DI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada Penelitian ini BPR Handayani Cipta Sejahtera berada Dalam Status Pengawasan Khusus Bank Indonesia Kewajiban Penyediaan Modal Minimumnya selama 6 (enam) bulan terakhir berada posisi minus 29,24 %. Namun, direktur utama dan komisaris tetap menghimpun dan menyalurkan dana dari para nasabahnya yang merupakan suatu pelanggaran. Penelitian ini menganalisa kewenangan otoritas jasa keuangan terhadap penyimpangan kegiatan jasa di bank perkreditan rakyat dan pertimbangan hukum pada pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sikap penelitian bersifat deskriptif analisis. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan terhadap setiap Bank Perkreditan Rakyat sudah sesuai dimana Otoritas Jasa keuangan yang dibentuk Negara sebagai Pengawas Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. Pertimbangan hakim pada pengadilan Negeri sudah sesuai dengan undang-undang yang ada sedangkan pada Pengadilan Tinggi dan mahkamah Agung ditemukan adanya kekeliruan Hakim dalam mengadili karena tidak mempertimbangkan asas Hukum baru yang menggantikan Hukum yang lama.

1.  UEU-Undergraduate-14093-cover.Image.Marked.pdf - 268 KB
2.  UEU-Undergraduate-14093-pernyataan.Image.Marked.pdf - 350 KB
3.  UEU-Undergraduate-14093-pengesahan.Image.Marked.pdf - 366 KB
4.  UEU-Undergraduate-14093-persetujuan.Image.Marked.pdf - 340 KB
5.  UEU-Undergraduate-14093-publikasi.Image.Marked.pdf - 382 KB
6.  UEU-Undergraduate-14093-abstrak.Image.Marked.pdf - 325 KB
7.  UEU-Undergraduate-14093-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 410 KB
8.  UEU-Undergraduate-14093-daftar isi.Image.Marked.pdf - 406 KB
9.  UEU-Undergraduate-14093-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 453 KB
10.  UEU-Undergraduate-14093-bab1.Image.Marked.pdf - 516 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN