PENGATURAN HAK PASIEN DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN JAMINAN KESEHATAN SWASTA PADA RSUD CENGKARENG (STUDI PERBANDINGAN BPJS KESEHATAN DAN PRUDENTIAL)

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak pasien berdasarkan hak dasar hukum kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional maupun jaminan kesehatan swasta. Permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hak pasien berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan bagaimana pengaturan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dan jaminan kesehatan swasta berdasarkan hukum kesehatan (studi perbandingan BPJS Kesehatan dan Prudential). Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa adanya perbedaan pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh pasien pengguna jaminan kesehatan nasional (BPJS Kesehatan) dan jaminan kesehatan swasta (asuransi Prudential) yang menimbulkan keterkaitan dengan pemenuhan hak seorang pasien. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya evaluasi dalam sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia agar hambatan yang terjadi dapat terminimalisir dan tujuan dari penyelenggaraan jaminan kesehatan tersebut tercapai dengan baik.

1.  UEU-Undergraduate-12781-cover.Image.Marked.pdf - 218 KB
2.  UEU-Undergraduate-12781-pengesahan.Image.Marked.pdf - 290 KB
3.  UEU-Undergraduate-12781-persetujuan.Image.Marked.pdf - 285 KB
4.  UEU-Undergraduate-12781-pernyataan.Image.Marked.pdf - 249 KB
5.  UEU-Undergraduate-12781-publikasi.Image.Marked.pdf - 304 KB
6.  UEU-Undergraduate-12781-abstrak.Image.Marked.pdf - 375 KB
7.  UEU-Undergraduate-12781-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 444 KB
8.  UEU-Undergraduate-12781-daftar isi.Image.Marked.pdf - 515 KB
9.  UEU-Undergraduate-12781-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 473 KB
10.  UEU-Undergraduate-12781-lampiran.Image.Marked.pdf - 378 KB
11.  UEU-Undergraduate-12781-bab1.Image.Marked.pdf - 508 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD