ANALISIS KEDUDUKAN PUTUSAN ARBITRASE YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 97 B/PDT.SUS-ARBT/2016)

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur bahwa: �Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak�. Dan dalam penjelasan pasal tersebut lebih ditegaskan lagi bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Namun hal tersebut tidak berlaku pada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 B/Pdt. Sus-Arbt/2016 mengenai amar putusan dari Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 tidak dapat dilaksanakan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa yang telah diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia? Serta bagaimana Kedudukan Putusan Arbitrase Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang tidak dapat dilaksanakan dengan adanya Putusan Mahkmah Agung Nomor 97 B/PDT.SUS-ARBT/2016? Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa yang telah diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia yaitu Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013, tanggal 12 Desember 2014 bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 karena untuk menjamin berlangsungnya ketertiban umum maka Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak, dan dalam perkara tersebut telah mengikuti proses berperkara di Mahkamah Agung RI melalui perkara gugatan biasa sampai dengan putusan kasasi, dan para Pihak baru mengajukan/membawa perkara tersebut ke forum arbitrase setelah adanya putusan kasasi/setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Kedudukan Putusan Arbitrase Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang tidak dapat dilaksanakan dengan adanya Putusan Mahkmah Agung Nomor 97 B/PDT.SUS-ARBT/2016 yaitu masih dapat dilakukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase yang pada dasarnya merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat harus dibuat dengan menjelaskan mengenai akibat dari upaya hukum terhadap putusan arbitrase tersebut.

1.  UEU-Undergraduate-14060-cover.Image.Marked.pdf - 275 KB
2.  UEU-Undergraduate-14060-pernyataan.Image.Marked.pdf - 181 KB
3.  UEU-Undergraduate-14060-pengesahan.Image.Marked.pdf - 177 KB
4.  UEU-Undergraduate-14060-persetujuan.Image.Marked.pdf - 170 KB
5.  UEU-Undergraduate-14060-publikasi.Image.Marked.pdf - 184 KB
6.  UEU-Undergraduate-14060-persetujuan jurnal.Image.Marked.pdf - 169 KB
7.  UEU-Undergraduate-14060-abstrak.Image.Marked.pdf - 387 KB
8.  UEU-Undergraduate-14060-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 388 KB
9.  UEU-Undergraduate-14060-daftar isi.Image.Marked.pdf - 393 KB
10.  UEU-Undergraduate-14060-bab1.Image.Marked.pdf - 501 KB
11.  UEU-Undergraduate-14060-daftar_pustakaa.Image.Marked.pdf - 857 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN