PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ( TOMMY BAHAMA ) DI INDONESIA (ANALISA YURIDIS PUTUSAN NOMOR 111 PK/PDT.SUS-HKI/2016)

Era Globalisasi yang terjadi pada saat ini, sangat mempengaruhi perkembangan yang ada di dunia. Perkembangan tersebut membawa kemajuan di bidang yang ada di dunia. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari bidang Teknologi, Informasi dan Ekonomi. Kemajuan yang sangat terasa di Era Globalisasi ini adalah kemajuan di bidang ekonomi. Karena Era Globalisasi ini banyak perdagangan bebas yang dilakukan mulai dari perdangangan barang dan jasa yang melewati batas � batas negara. Dalam hal perdagangan barang dan jasa, barang yang dijual di pasar pasti memiliiki nama dan merek yang dicantumkan dalam barang tersebut. Dalam hal ini merek menjadi faktor utama untuk memberikan keaslian dan ciri dari suatu barang yang di jual. Merek tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda dari suatu produk dengan produk lainnya. Dalam Era Globalisasi ini pemakaian suatu merek pada barang dan jasa tidak jarang ditemukannya persamaan antara merek satu dengan lainnya. Persamaan ini sangat merugikan beberapa pihak, yaitu pihak produsen maupun pihak konsumen. Persamaan ini biasanya dilakukan dengan cara peniruan merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun suatu merek dilindungi oleh Undang � undang, tetapi masih saja ada kasus peniruan maupun pemboncengan suatu merek. Dalam penulisan ini, penyelesaian masalah seperti pemboncengan suatu merek dengan metode tinjauan yuridis normatif dengan melihat Undang � Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia.Undang � Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 tahun 2016 melindungi merek dengan cara pendaftaran merek sesuai dengan asas First to file. Yaitu hak atas merek didapatkan dari pendaftaran merek pertama. Dan perlindungan juga di terapkan sesuai dengan pasal 20 dan 21 Undang � Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 tahun 2016 yang dimana merek ditolak pendaftarannya jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada merek terkenal dan pendaftaran merek di tolak jika pendaftaran dengan itikad tidak baik.

1.  UEU-Undergraduate-12902-cover.Image.Marked.pdf - 228 KB
2.  UEU-Undergraduate-12902-pengesahan.Image.Marked.pdf - 292 KB
3.  UEU-Undergraduate-12902-persetujuan.Image.Marked.pdf - 323 KB
4.  UEU-Undergraduate-12902-pernyataan.Image.Marked.pdf - 266 KB
5.  UEU-Undergraduate-12902-publikasi.Image.Marked.pdf - 225 KB
6.  UEU-Undergraduate-12902-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 373 KB
7.  UEU-Undergraduate-12902-abstrak.Image.Marked.pdf - 308 KB
8.  UEU-Undergraduate-12902-daftar isi.Image.Marked.pdf - 319 KB
9.  UEU-Undergraduate-12902-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 241 KB
10.  UEU-Undergraduate-12902-bab1.Image.Marked.pdf - 477 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN