PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE LINTAS NEGARA

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPER, perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari perjanjian inilah timbul suatu perikatan yang terdapatnya hak dan kewajiban. Perjanjian terbagi menjadi perjanjian nominat dan perjanjian inominat. Perjanjian nominat merupakan perjanjian sudah ada dan diatur di dalam KUHPER, inominat sebaliknya. Jual beli merupakan salah satu perjanjian nominat yang diatur di dalam KUHPER. Dengan perkembangan yang ada jual beli tidak lagi dilaksanakan secara konvensional, namun sekarang jual beli dapat dilaksanakan secara elektronik atau yang biasa disebut dengan e-commerce. Dalam bertransaksi melalui e-commerce, konsumen tidak dapat melihat secara nyata dan juga kehadirannya tidak dibutuhkan. Tidak jarang dalam bertransaksi melalui ecommerce, pelaku usaha tidak memenuhi prestasi yang seharusnya diberikan kepada konsumen. Tindakan sebagaimana dimaksud dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi yaitu; tidak memberikan sesuatu, memberikan sesuatu tetapi terlambat, tidak melakukan sesuatu, dan melakukan sesuatu yang tidak diperjanjikan. Terlebih lagi jika konsumen bertransaksi melalui e-commerce lintas negara, bagaimana penyelesaian sengketa dan juga perlindungan hukum yang diberikan baik dari hukum nasional maupun hukum internsional. Maka dari itu, perlindungan hukum bagi konsumen sangatlah diperlukan dalam menjamin hakhak konsumen. Sehubungan dengan itu, maka penulis mengangkat dua permasalahan yang pertama perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari hukum dan hukum internasional, dan yang kedua bagaimana penyelesaian sengketa. Metode ini dilakukan dengan statue approach, pendekatan Undangundang dan library research, pengumpulan data-data dengan kepustakaan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam ecommerce lintas negara yaitu, upaya untuk mengembalikan hak-hak konsumen dan yang kedua adalah penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari hukum nasional yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Internasional yaitu United Nation Guidelines for Consumer Protection dan UNCITRAL Model Law. Penyelesaian sengketa yang dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan kontrak elektronik, apabila di dalam kontrak elektronik tidak mencantumkan maka menggunakan asas-asas perdata internasional sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dengan menentukan pilihan hukum dan pilihan forum. Saran bagi konsumen agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam membaca kontrak elektronik yang berbentuk standar baku terkhususnya adalah tentang penyelesaian sengketa, dan yang kedua bagi pemerintah diharapkan untuk membuat suatu perjanjian-perjanjian mengenai ecommerce lintas negara, dan memperbaharui peraturan perUndang-undangan di Indonesia khususnya mengenai perlindungan konsumen yang belum mencakup lintas negara, dan konsumen yang dirugikan dalam transaksi ecommerce.

1.  UEU-Undergraduate-15279-COVER.Image.Marked.pdf - 154 KB
2.  UEU-Undergraduate-15279-LEMBAR PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 150 KB
3.  UEU-Undergraduate-15279-LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 166 KB
4.  UEU-Undergraduate-15279-LEMBAR PERNYATAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 391 KB
5.  UEU-Undergraduate-15279-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 157 KB
6.  UEU-Undergraduate-15279-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 162 KB
7.  UEU-Undergraduate-15279-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 164 KB
8.  UEU-Undergraduate-15279-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 263 KB
9.  UEU-Undergraduate-15279-BABI.Image.Marked.pdf - 273 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN