TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI BERKEDOK BISNIS PIJAT TRADISIONAL (STUDI KASUS DI PANJI PIJAT TRADISIONAL WILAYAH KELURAHAN MERUYA SELATAN)

Fokus Penelitian ini adalah tentang Praktek Prostitusi yang berkedok bisnis panti pijat di wilayah Kecamatan Kembangan Kota Administratif Jakarta Barat yang menitik beratkan pada pertanggung jawaban pidana terhadap para pelaku usaha dan pelanggan/konsumen yang melakukan praktek prostitusi tetapi dapat lolos dari sanksi yang telah diatur didalam Kitab Undang Hukum Pidana dan Peraturan Daerah DKI Jakarta. Prostitusi memiliki pendekatan terminologi hukum pidana berdasarkan peraturan peraturan lokal yang telah disahkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur ketertiban daerah (Peraturan Daerah). Meskipun tidak tertulis di Kitab Undang � Undang Hukum Pidana, bagian dari kegiatan prostitusi, yang berkaitan dengan aktivitas seksual, telah ditulis pada hukum pidana sebagai tindak pidana, dengan beberapa kondisi. Dengan alasan-alasan, sehingga orang-orang yang terlibat dalam prostitusi dapat dihukum oleh hukum pidana.Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan (Library research).Dalam Kitab Undang � Undang Pidana tidak ada salah satupun yang mengatur khusus tentang prostitusi Adapun pasal 296 dan pasal 506 KUHP hanya ditujukan kepada pemilik lokasi yaitu para germo/mucikari.Sehingga adanya kekosongan norma terhadap pasal prostitusi, khususnya terhadap para pelanggan yang menikmati jasa prostitusi sebagaimana dilarang dalam Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang Hukum Pidana.

1.  UEU-Undergraduate-14646-cover.Image.Marked.pdf - 366 KB
2.  UEU-Undergraduate-14646-halaman pengesahan.Image.Marked.pdf - 406 KB
3.  UEU-Undergraduate-14646-halaman persetujuan.Image.Marked.pdf - 378 KB
4.  UEU-Undergraduate-14646-halaman pernyataan keaslian.Image.Marked.pdf - 414 KB
5.  UEU-Undergraduate-14646-halaman persetujuan publikasi.Image.Marked.pdf - 469 KB
6.  UEU-Undergraduate-14646-abstrak.Image.Marked.pdf - 522 KB
7.  UEU-Undergraduate-14646-daftar isi.Image.Marked.pdf - 545 KB
8.  UEU-Undergraduate-14646-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 524 KB
9.  UEU-Undergraduate-14646-lampiran.Image.Marked.pdf - 755 KB
10.  UEU-Undergraduate-14646-bab1.Image.Marked.pdf - 680 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN