DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ANTARA PENYELENGGARA NEGARA DAN PIHAK SWASTA (STUDI KASUS PUTUSAN NO:25/PID.SUS.TPK/2016/PN.SRG DAN PUTUSAN NO:26/PID.SUS.TPK/2016/PN.SRG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil serta untuk mengetahui disparitas sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pihak swasta yang dilakukan secara bersama-sama. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Serang Prov Banten, khususnya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dengan memperoleh data putusan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menguraikan sesuai dengan permasalahan kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap kedua pelaku tindak pidana korupsi menggunakan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut. Begitupula Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tepat diterapkan pada perkara ini karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama. (2) Sedangkan pasal 18 UU Tipikor hanya terpenuhi oleh terdakwa pihak swasta karena terbukti menikmati hasil korupsi. Untuk penyelenggara negara tidak terpenuhi pasal 18 UU Tipikor karena tidak terbukti menikmati hasil. Hal ini yang menjadi Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan, sehingga terlihat ada disparitas sanksi pidana antara penyelenggara negara dan pihak swasta.

1.  UEU-Undergraduate-14649-cover.Image.Marked.pdf - 298 KB
2.  UEU-Undergraduate-14649-halaman pengesahan.Image.Marked.pdf - 464 KB
3.  UEU-Undergraduate-14649-halaman persetujuan.Image.Marked.pdf - 447 KB
4.  UEU-Undergraduate-14649-halaman pernyataan keaslian.Image.Marked.pdf - 446 KB
5.  UEU-Undergraduate-14649-halaman persetujuan publikasi.Image.Marked.pdf - 493 KB
6.  UEU-Undergraduate-14649-abstrak.Image.Marked.pdf - 467 KB
7.  UEU-Undergraduate-14649-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 467 KB
8.  UEU-Undergraduate-14649-daftar isi.Image.Marked.pdf - 551 KB
9.  UEU-Undergraduate-14649-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 695 KB
10.  UEU-Undergraduate-14649-Lampiran 1_PID.SUS.TPK-25-2016-Srg.an.Ir.Sutadi.Image.Marked.pdf - 8753 KB
11.  UEU-Undergraduate-14649-Lampiran 2_PID.SUS.TPK-26-2016-Srg.an.Ir.M.Kholis..Image.Marked.pdf - 9547 KB
12.  UEU-Undergraduate-14649-bab1.Image.Marked.pdf - 733 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN