TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN PIDANA REHABILITASI BAGI TERPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (SABU) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 66/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST, TANGGAL 8 MARET 2018)

Tindak pidana narkotika semakin marak terjadi dan telah menjangkit di semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Kebanyakan dari mereka adalah korban penyalahgunaan narkotika ataupun penyalahguna narkotika, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi terhadap mereka. Di dalam aturan Undang-Undang narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika setiap Korban Penyalahguna ataupun Penyalahguna dan Pecandu wajib untuk di rehabilitasi baik medis maupun sosial. Adapun permasalahan dalam penelitian berdasarkan kasus putusan nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST adalah bagaimana pengaturan hukum tentang rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika golongan I dan apakah penerapan hukuman tentang rehabilitasi dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST sudah tepat menurut hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang diperoleh dari data sekunder peraturan perundang-undangan dan metode analisa data kualitatif dengan mengambil data dari bukubuku dan sumber pustaka lainnya. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan unsurunsur tindak pidana bagi pertimbangan hakim dalam putusan ini telah memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Unsur-unsurnya adalah setiap orang, dan penyalahgunaan narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST kepada Siska Ariani Intan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 diterapkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis yang dimaksudkan agar terdakwa dapat kembali pulih seperti sediakala. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaa dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jika pada saat tertangkap tangan barang bukti pemakaian kelompok Sabu adalah 1 (satu) gram. Sedangkan, barang bukti yang ditemukan dari tangan terdakwa adalah 0,0273 gram. Apakah sudah sesuai menurut hukum? Dan apakah putusan tersebut sudah tepat dan sesuai berdasarkan aturan SEMA Nomor 4 Tahun 2010?

1.  UEU-Undergraduate-15496-cover.Image.Marked.pdf - 204 KB
2.  UEU-Undergraduate-15496-pernyataan.Image.Marked.pdf - 374 KB
3.  UEU-Undergraduate-15496-publikasi.Image.Marked.pdf - 433 KB
4.  UEU-Undergraduate-15496-persetujuan.Image.Marked.pdf - 368 KB
5.  UEU-Undergraduate-15496-pengesahan.Image.Marked.pdf - 408 KB
6.  UEU-Undergraduate-15496-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 177 KB
7.  UEU-Undergraduate-15496-abstrak.Image.Marked.pdf - 175 KB
8.  UEU-Undergraduate-15496-daftar isi.Image.Marked.pdf - 367 KB
9.  UEU-Undergraduate-15496-bab1.Image.Marked.pdf - 624 KB
10.  UEU-Undergraduate-15496-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 386 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi
• PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SEORANG PENDERITA BIPOLAR YANG MENGGUNAKAN OBAT NARKOTIKA DAN PISKOTROPIKA ( STUDI KASUS NOMOR : 1215/PID.SUS./2012/PN.TNG )
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERAN INTERPOL DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA INTERNASIONAL
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• UPAYA NON PENAL UNTUK MENGATASI MASALAH KECANDUAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 240/PID.B/2011/PN.BKS)