LEGAL STANDING KREDITOR PERORANGAN PADA KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO 04/PDT.SUS.PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. TANGGAL 7 APRIL 2016 JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 447 K/PDT.SUS-PAIL

Kegiatan usaha di Indonesia cukup pesat yang mendorong munculnya badan usaha. Kegiatan usaha tersebut membentuk badan-badan usaha yang bertujuan mendapat laba ataupun pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, BUMN dapat juga mengadakan perjanjian utang piutang, kemudian dapat saja pada saat jatuh tempo utang tersebut tidak dapat terbayarkan sehingga harus dipailitkan. Hanya saja untuk dapat dipailitkan terdapat aturan dalam Undang Undang Kepailtan yang membatasi hak kreditor untuk mempaililtkan BUMN. Rumusan masalah: 1) Apakah kreditor perseorangan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN berbentuk Persero yang modalnya terbagi atas saham dan tidak seluruhnya dimiliki oleh negara; dan 2) Apakah Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 April 2016 Jo Putusam Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang menolak permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor perseorangan terhadap PT Merpati Nusantara Airlanes yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang tidak seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan terbagi atas saham sudah tepat dan benar. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum Primer, Sekunder, dan tersier. Pengajuan kepailitan oleh kreditor perorangan terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines Selanjutnya PT MNA yang merupakan BUMN yang bergerak dibidang Publik yang modalnya terbagi atas saham telah ditolak oleh Majelis Hakim. Kesimpulan: 1) oleh karena PT. MNA BUMN terbagi atas saham, maka kreditor perorangan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pailit. 2) Bahwa putusan kepailitan atas perkara PT MNA adalah tidak tepat karena terbukti tidak seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Saran: 1) DPR merevisi pasal 2 ayat 5 memiliki arti yang sempit, siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan BUMN, BUMN yang dapat dipailitkan perorangan. 2) Perlu direvisi tentang UU Kepailitan dan BUMN terhindar dari tumpang tindih makna kepailitan BUMN.

1.  UEU-Undergraduate-13894-cover.Image.Marked.pdf - 349 KB
2.  UEU-Undergraduate-13894-pernyataan.Image.Marked.pdf - 537 KB
3.  UEU-Undergraduate-13894-pengesahan.Image.Marked.pdf - 503 KB
4.  UEU-Undergraduate-13894-persetujuan.Image.Marked.pdf - 500 KB
5.  UEU-Undergraduate-13894-publikasi.Image.Marked.pdf - 551 KB
6.  UEU-Undergraduate-13894-persetujuan jurnal.Image.Marked.pdf - 518 KB
7.  UEU-Undergraduate-13894-abstrak.Image.Marked.pdf - 331 KB
8.  UEU-Undergraduate-13894-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 590 KB
9.  UEU-Undergraduate-13894-daftar isi.Image.Marked.pdf - 461 KB
10.  UEU-Undergraduate-13894-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 548 KB
11.  UEU-Undergraduate-13894-bab1.Image.Marked.pdf - 512 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN