ANALISA HUKUM TENTANG GUGATAN PEMBATALAN PATEN YANG TIDAK DITERIMA AKIBAT TIDAK DIIKUTSERTAKANNYA DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI)

Dalam memberikan suatu perlindungan hukum terhadap berbagai macam penemuan hukum telah memberikan instrumen perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu perwujudan dari peraturan perundang undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang undang ini melindungi hak dari penemu atas invensi dalam bidang tekhnologi. Dalam peraturan tentang paten, pihak yang dinyatakan berhak atas paten adalah yang pertama kali mendaftarkan paten tersebut ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI) dan mendapatkan sertifikat pengesahan dari lembaga tersebut. Pada tataran prakteknya, tidak jarang hak kepemilikan atas paten menimbulkan sengketa. Pihak yang merasa dirugikan atas hak paten tersebut mengajukan gugatan penghapusan paten ke Pengadilan Niaga. Dalam proses beracara di pengadilan niaga, para pihak tunduk kepada hukum acara pengadilan niaga. Pada prakteknya, sama dengan proses beracara pada pengadilan umum, yaitu gugatan yang diajukan oleh penggugat, tergugat mengajukan jawaban yang disertai dengan eksepsi dan gugatan rekonvensi. Apabila majelis hakim menerima eksepsi dari tergugat maka gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/ NO). Dengan tidak diterimanya gugatan, maka majelis hakim tidak memeriksa dan memutus materi pokok gugatan konvensi, dan karena gugatan rekonvensi merupakan satu kesatuan dari perkara yang disengketakan, maka gugatan rekonvensi pun tidak diperiksa dan diputus oleh majelis hakim. Namun demikian dalam beberapa putusan gugatan pembatalan paten, terkait eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak ditariknya DJKI sebagai tergugat atau turut tergugat majelis hakim menjatuhkan putusan yang berbeda beda. Hal ini tentu menimbulkan ketidak pastian hukum dalam acara hukum peradilan niaga khususnya gugatan pembatalan paten.

1.  UEU-Undergraduate-14308-cover.Image.Marked.pdf - 215 KB
2.  UEU-Undergraduate-14308-pernyataan.Image.Marked.pdf - 416 KB
3.  UEU-Undergraduate-14308-pengesahan.Image.Marked.pdf - 353 KB
4.  UEU-Undergraduate-14308-persetujuan.Image.Marked.pdf - 324 KB
5.  UEU-Undergraduate-14308-publikasi.Image.Marked.pdf - 1276 KB
6.  UEU-Undergraduate-14308-abstrak.Image.Marked.pdf - 297 KB
7.  UEU-Undergraduate-14308-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 375 KB
8.  UEU-Undergraduate-14308-daftar isi.Image.Marked.pdf - 373 KB
9.  UEU-Undergraduate-14308-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 447 KB
10.  UEU-Undergraduate-14308-bab1.Image.Marked.pdf - 391 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN